Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) siap ambil peranan strategis menjadi partner Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memajukan Ibu Kota. Karena tempat Pemprov DKI begitu strategis buat Inkindo.
Persiapan ini ditekankan dalam Rapat Kerja Propinsi (Rakerprov) Inkindo DKI Jakarta Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, (24/10/2018). Ini ialah Rakerprov pertama dalam kepengurusan DPP Inkindo DKI Jakarta waktu bakti 2018-2022.
Baca juga: Jurusan di UNRI
"Kami akan ambil peranan aktif dalam bangun DKI Jakarta. Pasti kami siap jadi partner kerja sama yang bernilai buat pemerintahan DKI dibawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan," tutur Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan.
Rakerprov Inkindo di hadiri beberapa ratus peserta dari pengurus DPN Inkindo, pengurus serta anggota Inkindo DKI Jakarta, dan beberapa perwakilan Inkindo daerah lainnnya. Petinggi perwakilan dari Pemprov DKI ikut ada dalam acara ini.
Imam Hartawan menuturkan, Inkindo mengerti jika jalinan dengan Pemprov DKI Jakarta adalah salah satunya prioritas yang selalu ditingkatkan. Karena tempat Pemprov DKI begitu strategis buat Inkindo, setidaknya dalam tiga tiga segi.
Pertama, kata Imam, Pemprov DKI Jakarta dengan nilai APBD yang besar sekali di banding propinsi lainnya, yakni pada tahun 2018 sampai seputar Rp70 triliun adalah fragmen pasar anggota Inkindo DKI Jakarta yang begitu berarti.
Ke-2, Pemprov DKI menjadi Pemakai sekaligus juga Pembina Layanan Konstruksi sesuai dengan UU Nomer 2/2017, masalah 24 mempunyai peranan terpenting dalam penciptaan usaha layanan konsultansi yang aman di DKI Jakarta.
Ke-3, Inkindo DKI Jakarta yang mempunyai anggota lebih dari 700 perusahaan serta beberapa ribu tenaga pakar mempunyai potensi “brainware” di beberapa bagian ketrampilan, punya potensi jadi partner strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberi masukan-masukan strategis buat pembangunan di DKI Jakarta.
"Inkindo DKI Jakarta ikut tidak cuma menjadi komune penyedia layanan konsultansi semata-mata, akan tetapi dapat jadi partner strategis Pemprov DKI Jakarta dalam memberi peran pemikiran-pemikiran terpenting dalam proses pembangunan di DKI Jakarta," tegas Imam.
Di tanya mengenai Rakerprov Inkindo DKI Jakarta, Imam menuturkan jika pekerjaan ini adalah tindak lanjut dari Musyawarah Propinsi INKINDO DKI Jakarta tanggal 19 April 2018. Saat itu sudah dibuat kepengurusan DPP Inkindo DKI Jakarta Waktu Bakti 2018-2022.
"Sama dengan Biaya Basic Inkindo Bab XI Masalah 38, Rakerprov diadakan sekurangnya 1x pada sebuah waktu bakti kepengurusan,"tuturnya.
Imam ikut menjelaskan, manfaat serta kewenangan yang akan dibuat dari Rakerprov itu ialah, pertama, membuat ketentuan operasional organisasi, dan adalah komunitas komunikasi pada DPP serta Anggota;
Ke-2, mengulas serta mengambil keputusan gagasan penerapan program kerja serta Biaya Penghasilan serta Berbelanja Organisasi (APBO) yang diatur oleh DPP, dan mengulas hasil penerapan program kerja serta APBO yang sudah diputuskan.
Baca juga: Jurusan di UNAND
"Ke-3, mengambil keputusan beberapa hal lainnya yang dilihat butuh untuk memperlancar kegiatan-kegiatan organisasi," tuturnya.
Imam memberikan, ada 12 priortas program yang akan disasar Inkindo DKI Jakarta. Prioritas itu meliputi percepatan pengurusan SBU; fasilitasi percepatan sertifikasi tenaga pakar bekerja bersama dengan asoisasi profesi; penciptaan kesempatan usaha, koperasi serta pendanaan, pembuatan database keanggotaan yang interaktif; serta pembuatan e-SBU.
Setelah itu, buka Pusat Service Info serta jalan keluar persoalan anggota; publikasi peraturan (Undang-Undang, Perpres, Permen, Sertifikasi, dan sebagainya); implementasi program menjadi partner strategis Pemprov DKI Jakarta; bakti sosial: donor darah, pertolongan untuk musibah Lombok serta Palu; bakti profesi diantaranya memberikan input berkaitan desas-desus strategis di Pemprov DKI; dan MoU dengan lembaga berkaitan.
No comments:
Post a Comment