Praktisi Hukum Hikmahanto Kena Tegur Hakim

Persidangan masalah penipuan atas pembelian kantor di Kuningan Place menimbulkan cerita-cerita sengit, berkaitan pengakuan beberapa saksi pakar yang disampaikan dalam persidangan.

Sama dengan persidangan akhir Februari lantas, Prof Hikmahanto Juwana, pegiat hukum sekaligus juga akademisi populer, terkena tegur hakim yang mengadili masalah penipuan atas pembelian kantor di Kuningan Place. Waktu persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hakim pengadil Asiadi Sembiring dengan terbuka menyapa Hikmahanto berkaitan pandangan-pandangannya menjadi saksi pakar yang diserahkan oleh Yusuf Valent, sang terdakwa. (Baca : Bos Pengembang Kuningan Place Jadi Terdakwa Masalah Pidana Penipuan)

Baca juga : Jurusan di UNKHAIR

“Saya memahami saksi pakar telah di-briefing sebelum ke persidangan ini, tetapi saya menginginkan saksi pakar bisa memberi jawaban yang dapat memberi pencerahan yang benar buat kami yang ada di ruangan sidang,” kata Asiadi Sembiring.

Sang hakim menyapa Hikmahanto berkaitan pengakuannya dalam persidangan jika satu lampiran kesepakatan jual beli mewakili semua isi kesepakatan yang manakah object yang diperjual-belikan serta object yang diserahterimakan tidak memvisualisasikan isi kesepakatan itu. Selain itu, pemerintah dipandang tidak berkelanjutan dalam soal memberi izin hingga merugikan terdakwa.

Sebenarnya yang dikerjakan oleh korban ialah satu sikap tidak senang atas satu kesepakatan hingga membawa permasalahan ini ke ranah hukum pidana. Kesaksian Hikmahanto Juwana itu muncul karena ia tidak membaca serta pelajari fakta-fakta dokumen yang ada sebelum memberi kesaksiannya.

Hikmahanto tidak memerhatikan perizinan yang sebenarnya, jika semenjak awal izin yang dikasihkan pemerintah daerah pada The Kuningan Place ialah menjadi tempat tinggal serta fasilitasnya. Serta pasti tidak sempat meminta serta membuat kantor.

“Sejak awal pemerintah berkelanjutan dalam soal perizinan sebab lokasi The Kuningan Place ialah tempat tinggal, hingga kesaksiannya berkesan memberi dalil untuk membetulkan tindakan terdakwa tanpa ada memerhatikan dokumen bukti sebetulnya,” kata Yulimayanti, legal Brahma, pihak yang jadi korban, Sabtu (13/4/2019).

Baca juga : Jurusan di UNPATTI

Sesaat saksi persidangan pada tanggal 27 Maret 2019, Laica Marzuki yang adalah bekas hakim agung serta Sardjono lebih memilukan . Saksi-saksi pakar itu mengatakan kesepakatan pengikatan jual beli yang tidak dibikin di depan notaris tanpa ada terkecuali ialah gagal untuk hukum.

Serta saat hakim bertanya, bagaimana dengan uang yang telah di terima? Saksi pakar mengatakan transaksi itu sebab gagal untuk hukum mesti dipandang tidak sempat ada.

Hakim berang dengan jawaban saksi pakar terdakwa serta bertanya dengan keras azas kebebasan berkontrak dimana satu kesepakatan ialah UU buat yang membuat, ditambah lagi atas transaksi itu uang telah di terima penuh sepanjang bertahun-tahun. Diakhir sidang, hakim ketua menjelaskan pada saksi pakar jujurlah pada kepiawaiannya untuk negara dan bangsa.

Bawaslu dan KPU Diminta Usut Tuntas Kasus Kertas Tercoblos di Malaysia

Kepala Biro Service Luar Negeri serta Diplomasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni menekan Tubuh Pengawas Penentuan Umum (Bawaslu) serta Komisi Penentuan Umum (KPU) supaya memberi perhatian spesial berkaitan proses hitungan nada oleh Panitia Pengambilan Nada Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.

Ini menyusul kejadian penemuan surat nada Pileg 2019 yang telah tercoblos untuk Partai Nasdem dengan calon legislatif nomer urut dua, Davin Kirana. Ditambah lagi, kekuatan pelanggaran semacam masih tetap terbuka tidak cuma di Kuala Lumpur tetapi Kota Kinibalu serta yang lain yang diindikasi penggelembungan data pemilih oleh beberapa pihak tersendiri.

Baca juga : Jurusan di UNHAS

Menurut Farouk Abdullah, butuh diusut peluang terdapatnya pendapat jual beli nada di dapil Malaysia serta menginvestigasi apa Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana ikut serta permasalahan ini. Rusdi adalah orang-tua dari Davin.

“Indikasi jual-beli nada ini sebab situasi di Malaysia yang memang riskan. Pemilih menyebar luas sampai di perkebunan-perkembunan pun pabrik-pabrik, hingga begitu sangat mungkin surat nada tidak sampai dapat dijangkau ke pemilih,” tuturnya di Jakarta, Senin 23 April 2019.

Berdasar pada data KPU, jumlahnya rincian pemilih masih (DPT) di luar negeri sampai 2 juta pemilih serta paling banyak ada di Malaysia, yaitu sampai 1,1 juta pemilih.

Menurut Farouk yang pun Calon legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari PKS, bukan tidak mungkin Davin dapat menang gampang dengan mencapai contohnya 100.000 nada dari pemilih di Malaysia karena pendapat intervensi orangtuanya.

Itu penyebabnya, Farouk yang satu dapil dengan Davin minta KPU serta Bawaslu memberi perhatian spesial pada hitungan nada calon legislatif itu.

“Langkah ini menjadi bentuk mengantisipasi bila nanti yang berkaitan memeroleh nada besar dengan tidak lumrah, menyusul pendapat manipulasi dalam proses pencoblosan yang sudah sempat menghebohkan publik. Kami ingin jujur dan berkarakter kuat Pemilu ini dijaga dengan baik dengan berjalannya sikap antisipatif serta pro aktif dari Bawaslu,” papar Farouk.

Ditambah lagi awalnya, Bawaslu pun sudah mereferensikan pada KPU untuk memberhentikan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Krishna KU Hannan dari keanggotaan di PPLN Malaysia.

Ini, katanya, setidaknya mengisyarakat keterkaitan petinggi Kedubes RI di Malaysia untuk memenangi beberapa pihak tersendiri bukan isapan jempol belaka. Farouk beralasan, calon legislatif Nasdem itu harus mendapatkan perhatian spesial sebab tempat orantuanya menjadi Dubes RI untuk Malaysia.

Baca juga : Jurusan di UHO

“Penyelenggaraan Pemilu yang tidak fair ini mengakibatkan kerusakan demokrasi serta begitu merugikan calon legislatif yang lain yang bersaing di dapil Luar Negeri,” tuturnya.

Atas basic itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini pula minta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ikut menindaklanjuti pendapat pelanggaran kewenangan Dubes RI untuk Malaysia itu.

Farouk mengharap Kemlu pro aktif mengusut yang berkaitan tidak cuma berdasar pada terdapatnya referensi dari Bawaslu serta KPU tetapi pun dari penyidikan internal Kemlu sebab menyangkut kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata dunia.

KPU: Tak Mungkin Bisa Melakukan Kecurangan

Komisi Penentuan Umum (KPU) menyatakan menjunjung tinggi keyakinan penduduk. Karena itu, KPU menyertakan penduduk untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu.

Baca juga : Jurusan di UNMUS

Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Viryan Aziz menanggapi tuduhan beberapa pihak yang menyebutkan lembaganya melakukan perbuatan manipulasi.

Menurut Viryan, pemilu sudah menyertakan beberapa petugas grup penyelenggara pengambilan suara (KPPS) yang diambil dari beberapa grup yang berlainan.

"Lho bagaimana curang, deretan di KPPS itu ada 810 ribu. Mustahil dapat lakukan manipulasi dengan sistematis oleh KPU, tidak mungkin," kata Viryan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Viryan mengaku sudah sempat salah lakukan input data scan C1 yang lalu dikritisi beberapa pihak.

Menurutnya, bila penyelenggara dibawah ingin lakukan curang jadi hal itu dapat dirubah sebelum data dimasukan atau di-input ke KPU.

Kata Viryan, sebab ada kesalahan jadi pihaknya minta di-input lagi. "Itu kan contoh, jangan pernah salah, malah kesalahan itu didapati sebab KPU transparan. Itu tidak gampang memonitor 810 ribu hasil pemilu di TPS. Triknya KPU buka diri, KPU mempersilakan publik mengkritik karena itu kita membuka service buat call center," katanya.

Baca juga : Jurusan di UNCEN

Awal mulanya, tuduhan manipulasi yang dialamatkan ke KPU dikatakan beberapa penduduk, termasuk juga beberapa warganet di sosial media. Tuduhan makin kencang menyusul terdapatnya penemuan beberapa kekeliruan dalam data pengambilan suara KPU.

Bahkan juga, tindakan massa memperingatkan KPU supaya tidak curang berlangsung. Beberapa puluh golongan ibu-ibu yang terhimpun dalam Emak-emak Seknas Prabowo-Sandi mengadakan tindakan di muka Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu 21 April 2019. Mereka berorasi minta supaya KPU tidak lakukan manipulasi.

Pesan Damai Uskup Agung Jakarta Terkait Pemilu 2019

Walau penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah berjalan dengan lancar, tetapi ada banyak permasalahan serta kekurangan. Hal itu juga dipandang lumrah oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Ignatius Suharyo.

Baca juga : Jurusan di POLIMDO

Dalam keterangannya dalam pertemuan wartawan, Ignatius Suharyo menyarankan pada seluruh pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi kesempatan ini dapat ikuti ketentuan yang sudah diputuskan.

"Perseteruan menurut saya biasa, kekurangan-kekurangan sana-sini lumrah," tutur Ignatius Suharyo waktu didapati di Gedung Karya Pastoral, lokasi Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).

"Sebab telah diprediksi, ada Undang-Undang Pemilu, ada beberapa macam yang lainnya. Jika ada perseteruan, ya tinggal ikutkan saja apa yang telah digariskan itu. Patuh azas, patuh undang-undang," sambungnya.

Tidak cuma memberi pesan pada peserta Pemilu 2019, selanjutnya dia juga mengharap pada semua penduduk Indonesia untuk tidak cemas. Ignatius Suharyo yakini banyak pihak yang akan mengawasi kedamaian untuk Indonesia.

Diluar itu, Ignatius Suharyo pun memberi pesan supaya seluruh pihak bisa terima akan ketetapan yang telah diputuskan. Seandainya tidak terima, jadi mengakhiri sesuai dengan proses, supaya Indonesia masih satu serta damai.

Baca juga : Jurusan di UNM

"Kalau kelak ada meleset, tidak patuh undang-undang, ada yang mengawasi keamanan, ada yang membuat perlindungan penduduk, ada yang mengawasi kedamaian negeri ini, serta telah dapat dibuktikan menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya," jelas Ignatius.

"Kita nantikan saja tahap-tahap yang telah dipastikan oleh ketentuan, kita terima apa yang telah jadi ketetapan, jika tidak terima ada prosesnya sendiri ditempuh saja proses itu. Tak perlu keluar dari semua yang sudah disediakan, agar negara kita masih satu, menyatu damai," ujarnya.

Penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Awards OSO Ditolak Advokat

Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) menampik dengan tegas pemberian penghargaan Bhinneka Tunggal Ika pada Ketua DPD tim Osman Sapta Odang atau diketahui OSO. AAMI minta Instansi Pemilih Indonesia (LPI) serta Instansi Kantor Berita Nasional (LKBN) Pada sebagai penyelenggara untuk menggagalkan gagasan pemberian penghargaan itu.

Baca juga : Jurusan di UII

Ketua AAMI Rizky Sianipar menjelaskan, satu penghargaan semestinya jadi pernyataan atas kapasitas, layanan, perjuangan, dedikasi, serta ditambah ketekunan seorang atau tokoh yang akan menerimanya dalam satu bagian. Berarti katanya, penghargaan jangan sampai dikasihkan pada seorang yang malah bertindak tidak beretika serta membuat perpecahan dalam suatu instansi tinggi negara.

"Tentu saja begitu beralasan buat kami, karena Oesman Sapta sebenarnya sudah mencederai jiwa Pancasila yang jadi landasan kebangkitan nasional," tutur Rizky di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Minggu, 21 Mei 2017.

Menurut dia, sila ke empat Pancasila, Kerakyatan Yang Di pimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dengan jelas sudah mengatakan serta mengajari pada kita mengenai banyak hal. Pertama, lanjut ia bagaimana satu ketetapan diambil.

Baca juga : Jurusan di UAD

"Mengenai bagaimana mencari jalan terunggul yang manakah tidak bisa berlawanan dengan hukum serta lebih melanggar etik bangsa kita," katanya.

Dari info yang didapat kelompok wartawan, beberapa tokoh yang akan dikasihkan penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Award salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal M Tito Karnavian, serta Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan. Selanjutnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, serta Romo Franz Magnis Suseno.

Menko Polhukam Sampaikan Apresiasi Pemilu 2019 Berjalan Tertib

Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan, tingkatan pengambilan suara serta perhitungan nada Pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai.

Baca juga : Jurusan di UPNYK

Wiranto mengutarakan, jika situasi itu tentu saja tidak lepas dari ikut serta semua pemangku kebutuhan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu serta aparat kemananan (TNI-Polri) dan semua penduduk Indonesia.

"Oleh karenanya, dikatakan animo serta terima kasih setinggi-tingginya pada seluruh pihak, mudah-mudahan situasi ini bisa bersambung sampai tingkatan akhir pemilu serentak 2019 usai," tutur Wiranto dalam jumpa wartawan di Gedung Penting Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Wiranto menerangkan, tidak hanya pemilu serentak berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai, keterlibatan pemilih juga bertambah pada tahun ini. "Keterlibatan pemilih sampai 80,90% sudah melebihi tujuan yang diputuskan RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%," katanya.

Oleh karena itu, bekas Panglima TNI ini juga menyimpulkan jika siapa saja pemimpin yang dipilih nanti, tingkat legitimasi akan bertambah. "Jika siapa saja Presiden yang dipilih akan mempunyai legitimasi yang tinggi," katanya.

Baca juga : Jurusan di MARANATHA

Sebelum jumpa wartawan, Wiranto bersama dengan seluruh faktor pimpinan TNI serta Polri dan pimpinan intitusi penegak hukum nasional mengadakan rapat untuk mengulas kondisi nasional sesudah pemilu serentak tahun 2019.

PBNU Minta Masyarakat Tak Respons Hasil Quick Count Secara Berlebihan

Hari pengambilan suara yang dinantikan oleh calon capres-cawapres, team kampanye, simpatisan, partisipan serta penduduk yang lain sudah datang. Selesai pengambilan suara, ini hari akan dikerjakan hitungan nada di TPS.


Baca juga : Jurusan di UGM

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menjelaskan, selanjutnya penyelenggara pemilu dengan dilihat oleh saksi capres-cawapres serta pengawas pemilu akan lakukan rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres bertahap dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional.

"Rekapitulasi pencapaian nada bertahap ini memerlukan waktu lumayan lama. Hasil akhir pengambilan suara akan didapati dengan final selesai rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres di tingkat nasional oleh KPU RI bulan Mei 2019," tuturnya dalam info tertulisnya, Rabu (17/4/2019).

Walau demikian, Robikin menyadari, jika hitungan yang dikerjakan Komisi Penentuan Umum (KPU) itu lama. Sebab, katanya, penyelenggaran pemilu itu memakai hitungan dengan manual.

"Kita memakluminya sebab KPU lakukan hitungan serta rekapitulasi pencapaian nada dengan manual. Bukan elektronik yang rawan kemungkinan dihack," tuturnya.

Meskipun begitu, katanya, pihaknya akan menjumpai beberapa instansi survey melaunching hasil exit poll serta quick count. Yang butuh dicatat, exil poll serta quick count bukan real count.

Dengan akademis, hasil exit poll serta quick count adalah cerminan hasil pemilu. Tetapi bukan hasil akhir pemilu yang dengan legal bisa jadikan basic penentuan pencapaian nada caprer-cawapres. Hasil akhir pencapaian nada pemilihan presiden ialah yang nantinya diputuskan serta diumumkan KPU Mei akan datang.

"Karena itu saya mengharap penduduk tidak menanggapi hasil pemilihan presiden yang launching oleh beberapa instansi survey terlalu berlebih. Kita sambut launching hasil exit poll, quick count bahkan juga real count yang dikerjakan oleh beberapa instansi survey dengan wajar seperti penduduk terdidik menanggapinya, yaitu menanggapi dengan memprioritaskan budaya sama-sama menghormati serta menghargai yang cukuplah tinggi," terangnya.


Baca juga : Jurusan di UNY

Menurut Robikin, bangsa Indonesia telah maju dalam berdemokrasi. Hingga tidak akan ada yang mempertaruhkan perasaan kesatuan serta persatuan bangsa cuma sebab menanggapi hasil pemilu yang launching instansi survey dengan emosional serta tidak berbudaya.

"Penduduk kita telah pintar. Pemilu akan berjalan damai. Saya meyakini itu. Begitu juga kita meyakini, siapa juga yang dipilih menjadi presiden serta wapres dalam pemilihan presiden ialah pilihan terunggul rakyat yang sekaligus juga mesti kita yakini menjadi yang terunggul untuk negara dan bangsa Indonesia," kata Robikin.

Catat, Ini Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang Benar

Komisi Penentuan Umum (KPU) kembali memperingatkan pada penduduk berkaitan proses penerapan pengambilan serta hitungan nada Pemilu 2019 seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.

Baca juga : Jurusan di UPNVS

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menerangkan waktu pengambilan suara diawali semenjak jam 07.00-13.00 waktu ditempat atau sesuai waktu semasing daerah.

"Dalam soal jam 13.00 masih tetap ada antrean pemilih belum pilih, jadi pemilih masih tetap bisa dilayani dengan prasyarat pemilih telah mendaftarkan/menulis di rincian ada (Formulir C7) sebelum jam 13.00," tutur Hasyim pada wartawan, Senin (15/4/2019).

Diteruskan ia, hitungan nada di TPS dikerjakan mulai jam 13.00 sesudah proses pengambilan suara usai. Menurut dia, hitungan nada di TPS mesti usai di hari yang sama juga dengan hari pengambilan suara atau Rabu 17 April 2019 jam 24.00 waktu ditempat.

Baca juga : Jurusan di UPNVJ

Dalam soal hitungan nada belum usai, kata Hasyim, jadi bisa diperpanjang tanpa ada interval sangat lama 12 jam semenjak berakhirnya hari pengambilan suara. "Optimal mesti usai di hari Kamis 18 April 2019 jam 12.00 waktu ditempat," tutupnya.

Dukungan UAS Membuat Prabowo-Sandi Semakin Yakin Menang Pilpres 2019

Suport dari Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno membuat pasangan capres (Calon presiden) serta cawapres (Calon wakil presiden) nomer urut 02 itu makin meyakini memenangi Pemilihan presiden 2019. Jadi itu, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyongsong baik suport dari UAS itu.

Baca juga : Jurusan di UNTIDAR

"Kami pasti begitu suka mendapatkan suport dari Ustaz Abdul Somad," tutur Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin pada SINDOnews, Jumat (12/4/2019).

Orang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, suport dari UAS itu adalah anugerah dari Tuhan pada pasangan Prabowo-Sandi. Karena, katanya, Ustaz Abdul Somad mempunyai pengagum serta pengikut yg besar.

"Mudah-mudahan suport itu pun dibarengi oleh beberapa jamaah pengajian Ustaz Abdul Somad," tuturnya.

Baca juga : Jurusan di POLINES

Diluar itu, kata Suhud, Ustaz Abdul Somad pun membawa inspirasi beberapa ustaz yang lainnya di semua pelosok Tanah Air. Ia memberikan, suport UAS itu dikasihkan pada saat akhir waktu kampanye.

"Pasti makin memberikan kepercayaan pada kami jika pasangan Prabowo-Sandi akan memenangi Pemilihan presiden 2019," ujarnya.

Sambut Ramadhan, Para Mualaf Ini Mendapat Siraman Rohani

Menyongsong datangnya Ramadhan, pemeran Ustadz Jefri Al Buchori dalam film Pindah Cinta, Alfie Alfandy, berpeluang memberi nasehat pada beberapa mualaf.

Hal tersebut dikerjakan Alfie dalam acara Dauroh Sinar Islam, 'Jalan Cinta beberapa Mualaf', yang diadakan pada Jumat-Ahad, 5-7April 2019 di Pucuk, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA

"Selalu jelas saya iri dengan beberapa mualaf. Sebab sering rekan-rekan mualaf malah lebih semangat dalam mencari pengetahuan serta memperdalam Islam dibandingkan saya yang Islam semenjak kecil," kata Alfie lewat tayangan wartawan, Rabu (10/4/2019).

Alfie, yang sempat juga ikut serta dalam sinetron Beberapa Pelacak Tuhan, dalam peluang itu pun dikit bercerita pengalaman saat-saat kelamnya waktu ia sempat terjerat dengan narkoba.

"Saya sempat sudah sempat over dosis serta lihat bayangan malaikat Izrail di depan saya. Kondisi saya waktu itu tidak menggerakkan badan benar-benar, terkecuali menggoyangkan jari telunjuk saya. Alhamdulillah Allah SWT memberi saya hidayah waktu untuk bertaubat," jelas lelaki kelahiran Medan, 29 tahun yang lalu ini.

Karena itu, dalam acara yang diadakan YBM PLN itu, ia memberi pesan pada beberapa mualaf supaya manfaatkan hidayah yang sudah dikasihkan Allah SWT dengan mencari selalu keridaannya.

Baca juga : Jurusan di PNB

"Sebab cukup dengan keridaan-Nya, kita bisa masuk ke surga-Nya, sekecil apa pun nilai beribadah kita, insya Allah akan memperoleh balasannya nantinya," jelas Alfie.

Acara yang dibarengi oleh 100 mualaf binaan Masjid Lautze, Yayasan Haji Karim Oei ini pula mendatangkan pembicara-pembicara yang lain, yakni Guru Besar serta Dekan Fakultas Syariah serta Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr KH Amin Suma, penulis serta pelatih salat khusyu’ Ustadz Abu Sangkan, dan mualaf serta bekas rapper Thufail Al-Ghifari.

Alami Hipotermia, Satu Pendaki Gunung Sumbing Meninggal Dunia

Satu dari empat pendaki Gunung Sumbing, Jawa Tengah, wafat karena menanggung derita hipotermia atau suhu badan alami penurunan mencolok. Sekarang ini proses evakuasi tengah dikerjakan Team SAR kombinasi.

Baca juga : Jurusan di UNS

"Di hari ini pada saat melakukan patroli di basecamp pendakian Sumbing, sudah terima info jika terjadi 4 orang pendaki dari Jombang Jawa Timur alami hipotermia," tutur Kabag Ops Polres Wonosobo Kompol Sutomo di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (6/4/2019).

Belasan Team SAR tengah ke arah tempat untuk evakuasi korban. "Sekarang ini 18 orang dari team SAR Stikpala sudah lakukan pendakian untuk melakukan evakuasi," terangnya.

Menurut dia, proses evakuasi tidak berjalan lancar sebab hujan lebat mengguyur lokasi gunung. "Team evakuasi baru berupaya turun, info sesaat, 3 selamat, 1 wafat," tukas ia.

Baca juga : Jurusan di UNSOED

Belum didapati jati diri tiga korban selamat serta satu orang yang wafat. Sekarang ini petugas konsentrasi lakukan evakuasi.

"Setelah itu sudah disiapkan team evakuasi step II dengan membawa bekal logistik. Info paling akhir (team evakuasi) baru mendekati pos 3," katanya.

TKD Sebut Indonesia di Era Kepemimpinan Jokowi Kian Berkembang

Berdasar pada data Tubuh Pusat Statistik (BPS), perkembangan ekonomi nasional Indonesia alami perkembangan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 angkanya sampai 4,88 %, lantas tahun 2016 sebesar 5,03 %, tahun 2017 5,07 %, serta tahun 2018 selalu makin bertambah jadi 5,17 %.

Perolehan itu dipandang cukuplah positif buat perubahan ekonomi nasional. Walau sebenarnya seperti didapati, situasi APBN tetap tertekan karena unsur external, yaitu efek ketidakpastian perekonomian dengan global.

Baca juga : Jurusan di UNUD

Unsur external yang disebut ialah normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS) dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan itu dapat membuat dolar yang masuk di beberapa negara berkembang kembali ditarik ke AS.

"Jika disaksikan dari teorinya, sebetulnya perkembangan ekonomi yang berkualitas itu ialah perkembangan ekonomi yang inklusif, dimana faedahnya dapat menyebar serta dirasa oleh seluruh penduduk dengan rata," jelas Julia Mihardja, Dewan Pengarah Team Kampanye Daerah (TKD) Kota Tangerang Selatan, Selasa (9/4/2019).

Diterangkan Julia, perolehan kualitas ekonomi pada kepemimpinan Jokowi pada 4,5 tahun paling akhir begitu mengagumkan. Lebih ekonomi Indonesia sekarang ini masuk menjadi negara ekonomi berkembang ke arah ekonomi maju atau emerging market, yang berarti dijajarkan dengan negara Turki, China, Mesir, Brasil, Rusia, serta Afrika Selatan.

"Tujuh negara emerging markets sekarang ini termasuk juga Indonesia, diprediksikan ada diantara jejeran 10 negara dengan ekonomi paling besar dunia pada pada tahun 2030 kelak," katanya.

Dipaparkannya, perubahan ekonomi nasional tidak lepas dari program-program kerakyatan yang digerakkan. Contohnya, dana pertolongan sosial, Program Keluarga Keinginan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pandai (KIP), Credit Usaha Rakyat (KUR), dan pertolongan buat siswa keluarga tidak dapat.

"Program kerakyatan itu sudah berjalan, hingga berefek luas pada kualitas ekonomi sekarang ini yang semakin berkembang. Ditambahkan kelak Pak Jokowi akan keluarkan kebijaksanaan masalah Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Indonesia Kerja, serta Kartu Sembako Murah. Mengagumkan ide beliau untuk memajukan kesejahteraan Indonesia," tuturnya .

Selanjutnya, Julia mengkritik apa yang diutarakan oleh Calon Presiden 02 Prabowo waktu mengadakan orasi politik di Gelanggang olahraga Bung Karno (GBK). Di mana dikatakan dengan arti "Ndasmu" yang bermakna "Kepalamu", atas klaim perkembangan ekonomi Indonesia yang sudah menyentuh level 5 %.

"Itu memang data dari BPS, serta memang penduduk dibawah pula rasakan penambahan itu," tukasnya.

Baca juga : Jurusan di UMS

Data BPS sendiri mengatakan, jika perkembangan ekonomi Indonesia terdaftar terunggul nomer 3 Grup of Twenty atau G20, sesudah India serta China yang semasing tumbuh 7,3 % serta 6,6 % di tahun 2018, disusul tempat Indonesia yang sampai 5,17 %.

Awal mulanya, perihal sama disebutkan periset ekonomi dari Center of Reform Economics (CORE), Piter Abdullah. Menurut dia, walau belum prima, kebijaksanaan pemerintah, khususnya di bagian ekonomi telah pada jalan yang benar.

Karena katanya, semua pembangunan diperuntukkan untuk kebutuhan publik, tidak cuma kelas menengah, tetapi semua kelompok. "Coba saja lihat di sebagian besar survey, khususnya yang mengarah tingkat kepuasaan pada kebijaksanaan pemerintah, itu 70 persen-nya terasa senang," katanya belakangan ini.

Jika juga ada yang tidak memberi dukungan pemerintah, Piter menjelaskan, hal tersebut lebih dikarenakan ketidaksukaan. "Khususnya sebab termakan hoax, contohnya masalah rumor agama atau tenaga kerja asing," tegasnya.

PM Selandia Baru Bayari Belanjaan Ibu yang Lupa Bawa Dompet

Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern sudah dipuji atas tanggapan arif pada serangan teroris di dua masjid Christchurch yang merenggut nyawa 50 orang bulan kemarin. Kesempatan ini, Ardern dipuji sesudah ia membayar belanjaan seseorang Ibu yang lupa membawa dompet ke supermarket.

Baca juga : Jurusan di ITB

Sikap baik hati PM Ardern itu tersingkap sesudah Ibu dua anak itu mengupload tulisan di Facebook. Ia mengemukakan terima kasih atas kemurahan hati Ardern di supermarket Countdown di Ponsonby, Auckland, minggu kemarin.

"Pas saat Anda pikirkan Jacinda Ardern yang benar-benar begitu di cintai, rendah hati, serta murni, ia pergi serta membayarkan belanjaan Anda di supermarket," catat Ibu itu di Facebook seperti diambil dari New Zealand Herald tanpa ada dijelaskan identitasnya.

Ibu itu akui coba menerangkan insiden mengagumkan itu pada anak-anaknya. Repons ke-2 anaknya malah bingung.

"Yang mereka hiraukan hanya bagaimana Ibu konyol ini lupa dompetnya," lanjut ibu itu. Posting itu sudah dari Facebook, tapi sudah mengundang perhatian alat ditempat.

Dalam satu pertemuan wartawan, Ardern mengonfirmasi pada wartawan jika kejadian itu betul-betul berlangsung serta ia mengaku memang membayar berbelanja wanita itu."Sebab ia seseorang Ibu," kata Ardern.

Baca juga : Jurusan di POLBAN

Tindakan membayar belanjaan seseorang ibu itu adalah aksi kebaikan paling baru dari pemimpin Partai Buruh itu.

Pemimpin berumur 38 tahun itu awal mulanya janji akan memikul cost pemakaman, serta memberi suport keuangan buat keluarga yang terserang efek serangan teroris di Christchurch.

Cristina Nicolotti, direktur content Sky News, turut memberikan pujian pada lewat Twitter. "Saya begitu berkesan dengan kasih sayang, ketenangan serta kemauan yang diperlihatkan oleh Jacinda Ardern dalam krisis yang mengerikan ini," catat ia, Jumat (5/4/2019).

Soal Ancaman Hashim, TKN Anggap Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu

Adik Calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo meneror akan memberikan laporan ke instansi internasional seperti Interpol serta Mahkamah Internasional PBB bila berlangsung kecurangan dalam Pemilu 2019.

Baca juga : Jurusan di ATMI

Menyikapi ancama Hashim, Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomer urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto memandang dari dahulu Hashim seringkali mengemukakan perihal itu.

"Jadi dari tim samping tetap jelaskan kecurangan-kecurangan. Walau sebenarnya mereka miliki partai. Pak Hashim miliki Gerindra yang turut memastikan siapa pimpinan KPU siapa pimpinan Bawaslu," tutur Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Jadi dengan begitu, Hasto memandang pengakuan Direktur Alat serta Komunikasi Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga S Uno dipandang tidak bijak serta condong mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Sesaat Hashim pula dipandang jadi sisi elite partai yang turut akan memutuskan ketetapan politik di DPR.

Baca juga : Biaya Kuliah UNTAN - Pendaftaran UNTAN

Karena itu, Sekjen DPP PDIP itu ajak semua pihak untuk bangun budaya politik yang positif. Buat Hasto, kepopuleran pasangan Jokowi-Ma'ruf yang tinggi buah dari kerja-kerja yang positif tanpa ada meneror, ditambah lagi sampai ingin mengerahkan massa atau people power.

"Kita telah tahu begitu bahayanya perseteruan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Hingga tiap-tiap elite semestinya tidak meneror. Jika mereka selalu meneror akan bertemu dengan kemampuan rakyat itu," ujarnya.

Voxpol Center: Perindo Satu-satunya Partai Baru Bisa Lolos ke Senayan

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku jika Partai Persatuan Indonesia (Perindo) jadi hanya satu partai baru yang dapat maju ke Senayan. Pangi memandang partai garapan Hary Tanoesoedibjo (HT) itu mempunyai kans lolos ujung batas parlemen (Parliamentary Threshold).

Baca juga : Jurusan di UNPAD

"Dari semua partai baru, Perindo hanya satu yang miliki kans dapat lolos ujung batas parlemen 4%," tutur Pangi pada SINDOnews, Selasa (2/4/2019).

Ia menjelaskan, tangan dingin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tidak butuh disangsikan kembali. "Dapat dibuktikan sukses turut mengantar Nasdem serta Hanura ke parlemen," tuturnya.

Sebatas info, Hary Tanoesoedibjo sebelum membangun Partai Perindo sempat di Partai Nasdem serta Hanura. "Saat ini Perindo dibawah kepemimpinan Pak HT tambah lebih konsentrasi serta terkonsentrasi daya beliau bagaimana mengantar Perindo ke parlemen," ujarnya.

Baca juga : Jurusan di IPB

Awal mulanya, berdasar pada survey internal Team Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin, kepopuleran Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah 4,7 %. Hal tersebut dibeberkan oleh Presiden Jokowi waktu hadir rapat pengaturan nasional Partai Perindo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.

Saurip Kadi: Prabowo Perlu Belajar Konsep Pertahanan ala Zaman Now

Bekas Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi ikut memberi penilaian pada Debat Calon presiden ke empat, Sabtu (29/3/2019) malam. Rekanan seangkatan Prabowo Subianto di Akabri (1970) itu mengakui terheran-heran Jokowi yang lulusan Faktultas Kehutanan malah lebih kuasai bagian pertahanan.

Ia menyebutkan jika dalam debat itu Prabowo kembali membuat malu TNI. Karena, Prabowo nyatanya tidak tahu jika di penjuru dunia, yang dipakai dalam membuat gagasan pertahanan ialah “Hakikat Ancaman” yang akan ditemui satu negara. Mengenai “Hakikat Ancaman” itu terdapatnya di prediksi Intelejen Strategis baik periode pendek, menengah, serta panjang.

"Itu karena itu di tiap-tiap Kedutaan Besar negara mana saja diperlengkapi dengan Atase Pertahanan dari ke-3 angkatan. Hingga basic pengaturan Inti Intimidasi betul-betul valid, benar-benar bukan anggapan ditambah lagi halusinasi. Merekalah Tubuh Pengumpul Info yang sah dibiayai negara," tutur Saurip Kadi, Minggu (31/3/2019).

Baca juga : Jurusan di UNIPA

Menurut Saurip, Calon presiden Nomer Urut 01 Jokowi malah tahu jika perang jaman now bukan kembali beradu kemampuan persenjataan seperti perang zaman old, tetapi perang asimetris yang utamanya ialah bagaimana memengaruhi rakyat negara lawan lewat pergantian pola pikir.

Sekarang ini, menurut Saurip Kadi, beberapa negara lainnya telah merubah ide pertahanan mereka. Bahkan juga Amerika Serikat telah tutup beberapa pangkalan militernya di negara lainnya. Saurip Kadi pula mengatakan, salah besar bila Prabowo memperbandingkan besaran biaya militer Indonesia dengan Singapura.

"Dengan luas lokasi yang kecil, tidak lebih dari Kabupaten Brebes, tetapi kuasai kemampuan ekonomi lokasi lewat layanan finansial serta perdagangan, jadi tidak ada pilihan, Singapura mesti memiliki kelebihan di bagian militer. Sebab dengan satu sorty pengeboman saja, Singapura akan habis," pungkasnya.

Jadi, menurutnya, Prabowo butuh belajar kembali masalah ide pertahanan serta keamanan yang paling baru, sesuai dengan situasi jaman now. "Jika butuh, lewat tuntunan belajar," tandas Saurip Kadi.

Di tanya masalah arti penyataan Prabowo jika dianya ialah lebih TNI dari TNI, Saurip Kadi mempersilakan menanyakan langsung pada Calon presiden Nomer Urut 02 itu. "Tetapi yang saya kenali Pak PS ialah perwira tinggi TNI yang dikeluarkan dari dinas aktif, sebab berinisiatif lakukan penculikan beberapa aktivis, seperti disadari sendiri di muka sidang DKP," imbuhya.

Saurif memaparkan, berakhirnya dinas militer di negara mana saja cuma ada tiga fakta Pertama, sebab atas pemintaan sendiri untuk pensiun awal. Ke-2, sebab diberhentikan dengan hormat karena sakit atau cacat hingga tidak kembali dapat menjalankan tugas-tugas kemiliteran. Ke-3, sebab pensiun sesuai dengan batas usia yang ditata oleh Undang-Undang. Di luar ke-3 fakta itu ialah sebab dikeluarkan.

"Sebab pak PS ialah perwira tinggi bintang tiga serta kembali menantu Pak Harto, ya saru jika dipakai arti dikeluarkan, jadi ditempatkan pada situasi riil waktu itu, pemakaian arti diberhentikan benar-benar begitu bijak," pungkasnya.

Pada pertanyaan kualitas jawaban bagian pertahanan oleh Jokowi, Saurip ajak bangsa ini sepantasnya bersukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sebab memiliki Presiden yang memahami mengenai tentara dalam negara demokrasi, di mana senjatanya harus menghadap keluar.

Karena itu, titel TNI yang sekarang ini ialah warisan Belanda yang diteruskan orba, jadi ke depan mesti diatur lagi supaya bisa mencapai semua lokasi pertahanan NKRI, untuk melumpuhkan musuh sebelum masuk ataupun yang terlanjur masuk masuk ke lokasi NKRI.

Saurip lantas memperingatkan pada keluarga besar TNI (KBT) jika memakai hak pilih ialah HAM. Tetapi sebelum semuanya terlambat, terkhusus pada beberapa pensiunan prajurit TNI serta lebih bekas elite TNI, pentingnya bekas Panglima TNI serta Kas Angkatan dan pejabat TNI yang berada di BPN Paslon 02, jika sampai ajal menjemput, beberapa pensiunan memiliki keharusan untuk mengawasi kehormatan, derajat, serta martabat TNI.

Baca juga : Jurusan di IKJ

"Apa yang kita mencari pada hari tua, haruskah beberapa pensiunan tega membiarkan TNI kembali memikul aib, sebab prajurit TNI mesti menghormat dengan sangkur terhusus pada bekas pejabat TNI yang berhenti dari dinas aktif, sebab dikeluarkan, naudzu bilah mindalik" tutur Saurip Kadi kembali

Disadari oleh Saurip Kadi, memang susah untuk tidak tempatkan Pak Prabowo menjadi sisi dari KBT, tetapi beberapa purnawirawan TNI harus mengawasi TNI menjadi almamater tempat dahulu menyerahkan raga dan jiwa untuk kejayaan NKRI. Terkecuali buat mereka yang tidak terasa jika penculikan aktivis bukan aib buat TNI serta terkhusus buat lulusan Akademi TNI.

"Jika benar ada pensiunan TNI yang tidak tempatkan hal itu menjadi aib, jadi ke depan mereka tidak wajar untuk menyebutkan dianya menjadi tentara rakyat, tentara pejuang, serta tentara nasional. Sebab pak Dirman serta beberapa pendiri TNI yang lain dan beberapa pelatih kita di Akademi TNI tidak sempat mengajari jika rakyat, ditambah lagi aktivis demokrasi menjadi musuh negara, hingga mereka resmi untuk diculik," tegas Saurip Kadi.

Saurip Kadi mengatakan jika Pemilu bukan Perang. Pemilu tidak lebih untuk pilih calon presiden serta program untuk lima tahun ke depan. Karena itu, katanya, pilih calon presiden yang nyata-nyata telah dapat dibuktikan berani serta sukses memberantas mega korupsi, mafia tambang, dan migas seperti Petral, Free Port, Newmont, Blok Rokan, serta Mahakam.

"Dan dapat bangun perasaan Indonesia lewat kualitas service serta infrastruktur yang sama untuk semua lokasi Indonesia serta nyata-nyata dapat meneruskan pembangunan jalan tol serta infratsruktur yang di waktu lantas mangkrak. Lewat Dana Desa serta beberapa program Kartu, sekarang rakyat kecil telah mulai rasakan faedah NKRI," ujarnya.