Tanwir Muhammadiyah Hasilkan 9 Rekomendasi Kehidupan Bangsa dan Negara

Muhammadiyah sudah melakukan Sidang Tanwir semenjak Jumat (15/2/2019). Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sah tutup pekerjaan itu, Minggu (17/2019).

Dari serangkaian pekerjaan saat tiga hari, Sidang Tanwir Muhammadiyah membuahkan sembilan referensi untuk kehidupan keummatan, berkebangsaan serta kenegaraan. Di bawah ini ialah sembilan referensi yang di tandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir serta Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Baca juga : Akreditasi Prodi UM

1. Jadikan Agama, Pancasila, serta kebudayaan mulia bangsa Indonesia menjadi dasar nilai serta sumber ide yang fundamental dalam wujudkan banyak kebijakan strategis negara dan arah moral-spiritual bangsa. Banyak kebijakan pemerintah sebaiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai basic serta mulia yang hidup dalam jati diri bangsa itu sambil hindari primordialisme SARA (Suku, Agama, Ras, serta Antar kelompok) yang bisa meruntuhkan keutuhan, persatuan, serta kesatuan bangsa.

2. Menegakkan kedaulatan negara di bagian politik, ekonomi, serta budaya termasuk juga dalam pengendalian sumber daya alam lewat banyak kebijakan strategis yang pro-rakyat serta memprioritaskan hajat hidup bangsa. Dalam menjalankan amanat supaya betul-betul mengawasi kedaulatan negara dari penetrasi asing dalam semua memiliki bentuk, memprioritaskan sumberdaya dalam negeri, menegakkan kedaulatan pangan, serta memutuskan mata-rantai ketergantungan import yang merugikan kehidupan rakyat serta hari esok bangsa.

3. Menangani ketimpangan sosial-ekonomi dengan progresif dengan banyak kebijakan yang berani terutamanya dalam melawan sekumpulan kecil yang kuasai ekonomi serta kekayaan Indonesia supaya tidak merugikan hajat hidup sebagian besar rakyat sama dengan Sila Keadilan Sosial Buat Semua Rakyat Indonesia serta amanat masalah 33 Undang-Undang Basic 1945.

4. Lakukan rekonstruksi pendidikan serta pembangunan sumberdaya manusia berbasiskan pada ciri-ciri bangsa menjadi prioritas terpenting dalam kebijaksanaan pemerintah untuk jadikan Indonesia unggul serta berdaya-saing tinggi dengan beberapa negara lainnya yang sudah maju. Sebaiknya ditempuh kebijaksanaan yang betul-betul terlalu fokus, tegas, serta jelas dalam manfaatkan 20 prosen biaya pendidikan untuk hanya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul seperti amanat konstitusi.

5. Menjalankan pemerintahan dengan prinsip negara hukum seperti amanat konstitusi dan menegakkan hukum dengan adil serta tiada diskriminasi. Hukum janganlah jadikan alat kekuasaan serta politik spesifik yang merugikan kebutuhan umum serta mengakibatkan hilangnya persamaan posisi kebanyakan orang di muka hukum (equality before the law). Petinggi negara yang dikasih jabatan dalam penegakkan hukum sebaiknya bebas dari parpol serta kebutuhan politik apa pun yang mengakibatkan terjadinya politisasi serta penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan kerusakan tatanan berbangsa serta bernegara.

6. Lakukan kebijaksanaan reformasi birokrasi yang progresif serta sistemik dengan prinsip good governance dan birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjujung tinggi meritokrasi serta profesionalisme tiada disandera oleh kepentingan-kepentingan politik simpatisan dari beberapa petinggi pemerintahan ataupun parpol serta kelompok. Dalam reformasi birokrasi itu terpenting jadikan pemberantasan korupsi menjadi agenda kebijaksanaan penting hingga pemerintahan bebas dari penyakit yang merusak tatanan negara dan bangsa.


Baca juga : Akreditasi Prodi UNEJ

7. Melakukan politik luar negeri yang bebas aktif serta berdaulat dalam membuat perlindungan kebutuhan dalam negeri, dan jadikan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat muslim paling besar menjadi kemampuan strategis dalam kancah global. Dalam beberapa perihal yang menyangkut kebutuhan dalam negari dan tegaknya perdamaian dunia sebaiknya Indonesia lebih tegas serta berani dalam menjalankan kebijaksanaan politik luar negeri sesuai dengan jatidiri negara yang berdaulat.

8. Pengaturan kembali penerapan kebijaksanaan kesehatan termasuk juga di dalamnya Skema Agunan Kesehatan, penambahan peranan wanita dalam pembangunan, fasilitasi golongan difabel serta perlakuan kebencanaan yang lebih maksimal dalam rencana membuat kesejahteraan yang berkeadilan pada mereka yang memerlukan.

9. Penguatan organisasi kemasyarakatan serta civil society salah satunya Muhammadiyah yang sudah berusaha serta berperanserta membangun Republik Indonesia supaya betul-betul mempunyai tempat dan fungsi terpenting serta strategis dan tidak alami peminggiran serta diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Organisasi kemasyarakatan itu berperan menjadi kemampuan kepribadian yang menegakkan nilai-nilai penting berkebangsaan sekaligus juga jadi kemampuan kritik-konstruktif serta keseimbangan untuk tegaknya Indonesia menjadi bangsa dan negara yang betul-betul merdeka, menyatu, berdaulat, adil, serta makmur seperti dicita-citakan oleh beberapa pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.