Mendikbud dan KPK Bahas Pengawasan Anggaran Pendidikan

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berkunjung ke serta berjumpa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, pada Selasa (8/1/2019). Tujuan kehadirannya, diantaranya untuk mengulas penambahan pengawasan biaya pendidikan 2019.

Baca juga : Jurusan di UTU

"Kehadiran saya pun untuk memberi animo pada KPK yang pada 2018 sudah mencatatkan pesan yang sendiri buat Kemendikbud sebab banyak masalah korupsi dibawah bidang pendidikan yang dapat dituntaskan atau dapat diatasi oleh KPK," kata Muhadjir di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

"Pengusutan KPK itu mempunyai dampak kapok sekaligus juga pengingat buat semua jajarannya di kementerian serta dinas-dinas pendidikan di daerah untuk tidak menyalahgunakan biaya pendidikan," sambungnya.

Diluar itu, Muhadjir ingin kementeriannya manfaatkan beberapa program yang didesain KPK supaya pengawasan serta pengendalian pemakaian biaya, terutamanya biaya pendidikan, dapat berjalan dengan baik.

"Kami berkonsultasi dengan KPK, termasuk juga skema ditambah lagi yang kurang lebih dapat disempurnakan untuk meminimalkan praktik-praktik yang tidak terpuji di pemakaian biaya pendidikan," tuturnya.

Dalam peluang yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, alokasi biaya pendidikan dari Biaya Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) lumayan besar, yakni 20 %.

Baca juga : Jurusan di UNSAM

Menurut dia, kekuatan penyimpangan biaya pendidikan condong dalam jumlahnya kecil akan tetapi dengan taraf luas. Karena itu, KPK bersama dengan Kemendikbud pun mengevaluasi regulasi-regulasi berkaitan pengawasan biaya pendidikan.

"Semasing pun membuat team untuk lalu lakukan e-monitoring. Itu kelak dimasukkan dalam basis JAGA kita. Semoga kelak dapat lebih dikendalikan pemakaian dana pendidikan di beberapa daerah yang karena desentralisasi Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan lalu tangannya tidak sampai ke daerah kelak kita fasilitasi," jelas Agus.

"Harmonisasinya dengan rekan-rekan Kementerian Dalam Negeri dengan rekan-rekan kabupaten serta rekan-rekan propinsi. Jadi jika kita bertemu bersama dengan semoga semua lebih berjalan lebih baik serta keinginan kita memang biaya pendidikan bertambah efisien serta efektif," tutupnya.