Komisi Penentuan Umum (KPU) menyatakan menjunjung tinggi keyakinan penduduk. Karena itu, KPU menyertakan penduduk untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca juga : Jurusan di UNMUS
Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Viryan Aziz menanggapi tuduhan beberapa pihak yang menyebutkan lembaganya melakukan perbuatan manipulasi.
Menurut Viryan, pemilu sudah menyertakan beberapa petugas grup penyelenggara pengambilan suara (KPPS) yang diambil dari beberapa grup yang berlainan.
"Lho bagaimana curang, deretan di KPPS itu ada 810 ribu. Mustahil dapat lakukan manipulasi dengan sistematis oleh KPU, tidak mungkin," kata Viryan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Viryan mengaku sudah sempat salah lakukan input data scan C1 yang lalu dikritisi beberapa pihak.
Menurutnya, bila penyelenggara dibawah ingin lakukan curang jadi hal itu dapat dirubah sebelum data dimasukan atau di-input ke KPU.
Kata Viryan, sebab ada kesalahan jadi pihaknya minta di-input lagi. "Itu kan contoh, jangan pernah salah, malah kesalahan itu didapati sebab KPU transparan. Itu tidak gampang memonitor 810 ribu hasil pemilu di TPS. Triknya KPU buka diri, KPU mempersilakan publik mengkritik karena itu kita membuka service buat call center," katanya.
Baca juga : Jurusan di UNCEN
Awal mulanya, tuduhan manipulasi yang dialamatkan ke KPU dikatakan beberapa penduduk, termasuk juga beberapa warganet di sosial media. Tuduhan makin kencang menyusul terdapatnya penemuan beberapa kekeliruan dalam data pengambilan suara KPU.
Bahkan juga, tindakan massa memperingatkan KPU supaya tidak curang berlangsung. Beberapa puluh golongan ibu-ibu yang terhimpun dalam Emak-emak Seknas Prabowo-Sandi mengadakan tindakan di muka Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu 21 April 2019. Mereka berorasi minta supaya KPU tidak lakukan manipulasi.
Monday, April 22, 2019
Sunday, April 21, 2019
Pesan Damai Uskup Agung Jakarta Terkait Pemilu 2019
Walau penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah berjalan dengan lancar, tetapi ada banyak permasalahan serta kekurangan. Hal itu juga dipandang lumrah oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Ignatius Suharyo.
Baca juga : Jurusan di POLIMDO
Dalam keterangannya dalam pertemuan wartawan, Ignatius Suharyo menyarankan pada seluruh pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi kesempatan ini dapat ikuti ketentuan yang sudah diputuskan.
"Perseteruan menurut saya biasa, kekurangan-kekurangan sana-sini lumrah," tutur Ignatius Suharyo waktu didapati di Gedung Karya Pastoral, lokasi Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).
"Sebab telah diprediksi, ada Undang-Undang Pemilu, ada beberapa macam yang lainnya. Jika ada perseteruan, ya tinggal ikutkan saja apa yang telah digariskan itu. Patuh azas, patuh undang-undang," sambungnya.
Tidak cuma memberi pesan pada peserta Pemilu 2019, selanjutnya dia juga mengharap pada semua penduduk Indonesia untuk tidak cemas. Ignatius Suharyo yakini banyak pihak yang akan mengawasi kedamaian untuk Indonesia.
Diluar itu, Ignatius Suharyo pun memberi pesan supaya seluruh pihak bisa terima akan ketetapan yang telah diputuskan. Seandainya tidak terima, jadi mengakhiri sesuai dengan proses, supaya Indonesia masih satu serta damai.
Baca juga : Jurusan di UNM
"Kalau kelak ada meleset, tidak patuh undang-undang, ada yang mengawasi keamanan, ada yang membuat perlindungan penduduk, ada yang mengawasi kedamaian negeri ini, serta telah dapat dibuktikan menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya," jelas Ignatius.
"Kita nantikan saja tahap-tahap yang telah dipastikan oleh ketentuan, kita terima apa yang telah jadi ketetapan, jika tidak terima ada prosesnya sendiri ditempuh saja proses itu. Tak perlu keluar dari semua yang sudah disediakan, agar negara kita masih satu, menyatu damai," ujarnya.
Baca juga : Jurusan di POLIMDO
Dalam keterangannya dalam pertemuan wartawan, Ignatius Suharyo menyarankan pada seluruh pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi kesempatan ini dapat ikuti ketentuan yang sudah diputuskan.
"Perseteruan menurut saya biasa, kekurangan-kekurangan sana-sini lumrah," tutur Ignatius Suharyo waktu didapati di Gedung Karya Pastoral, lokasi Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).
"Sebab telah diprediksi, ada Undang-Undang Pemilu, ada beberapa macam yang lainnya. Jika ada perseteruan, ya tinggal ikutkan saja apa yang telah digariskan itu. Patuh azas, patuh undang-undang," sambungnya.
Tidak cuma memberi pesan pada peserta Pemilu 2019, selanjutnya dia juga mengharap pada semua penduduk Indonesia untuk tidak cemas. Ignatius Suharyo yakini banyak pihak yang akan mengawasi kedamaian untuk Indonesia.
Diluar itu, Ignatius Suharyo pun memberi pesan supaya seluruh pihak bisa terima akan ketetapan yang telah diputuskan. Seandainya tidak terima, jadi mengakhiri sesuai dengan proses, supaya Indonesia masih satu serta damai.
Baca juga : Jurusan di UNM
"Kalau kelak ada meleset, tidak patuh undang-undang, ada yang mengawasi keamanan, ada yang membuat perlindungan penduduk, ada yang mengawasi kedamaian negeri ini, serta telah dapat dibuktikan menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya," jelas Ignatius.
"Kita nantikan saja tahap-tahap yang telah dipastikan oleh ketentuan, kita terima apa yang telah jadi ketetapan, jika tidak terima ada prosesnya sendiri ditempuh saja proses itu. Tak perlu keluar dari semua yang sudah disediakan, agar negara kita masih satu, menyatu damai," ujarnya.
Friday, April 19, 2019
Penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Awards OSO Ditolak Advokat
Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) menampik dengan tegas pemberian penghargaan Bhinneka Tunggal Ika pada Ketua DPD tim Osman Sapta Odang atau diketahui OSO. AAMI minta Instansi Pemilih Indonesia (LPI) serta Instansi Kantor Berita Nasional (LKBN) Pada sebagai penyelenggara untuk menggagalkan gagasan pemberian penghargaan itu.
Baca juga : Jurusan di UII
Ketua AAMI Rizky Sianipar menjelaskan, satu penghargaan semestinya jadi pernyataan atas kapasitas, layanan, perjuangan, dedikasi, serta ditambah ketekunan seorang atau tokoh yang akan menerimanya dalam satu bagian. Berarti katanya, penghargaan jangan sampai dikasihkan pada seorang yang malah bertindak tidak beretika serta membuat perpecahan dalam suatu instansi tinggi negara.
"Tentu saja begitu beralasan buat kami, karena Oesman Sapta sebenarnya sudah mencederai jiwa Pancasila yang jadi landasan kebangkitan nasional," tutur Rizky di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Minggu, 21 Mei 2017.
Menurut dia, sila ke empat Pancasila, Kerakyatan Yang Di pimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dengan jelas sudah mengatakan serta mengajari pada kita mengenai banyak hal. Pertama, lanjut ia bagaimana satu ketetapan diambil.
Baca juga : Jurusan di UAD
"Mengenai bagaimana mencari jalan terunggul yang manakah tidak bisa berlawanan dengan hukum serta lebih melanggar etik bangsa kita," katanya.
Dari info yang didapat kelompok wartawan, beberapa tokoh yang akan dikasihkan penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Award salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal M Tito Karnavian, serta Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan. Selanjutnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, serta Romo Franz Magnis Suseno.
Baca juga : Jurusan di UII
Ketua AAMI Rizky Sianipar menjelaskan, satu penghargaan semestinya jadi pernyataan atas kapasitas, layanan, perjuangan, dedikasi, serta ditambah ketekunan seorang atau tokoh yang akan menerimanya dalam satu bagian. Berarti katanya, penghargaan jangan sampai dikasihkan pada seorang yang malah bertindak tidak beretika serta membuat perpecahan dalam suatu instansi tinggi negara.
"Tentu saja begitu beralasan buat kami, karena Oesman Sapta sebenarnya sudah mencederai jiwa Pancasila yang jadi landasan kebangkitan nasional," tutur Rizky di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Minggu, 21 Mei 2017.
Menurut dia, sila ke empat Pancasila, Kerakyatan Yang Di pimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dengan jelas sudah mengatakan serta mengajari pada kita mengenai banyak hal. Pertama, lanjut ia bagaimana satu ketetapan diambil.
Baca juga : Jurusan di UAD
"Mengenai bagaimana mencari jalan terunggul yang manakah tidak bisa berlawanan dengan hukum serta lebih melanggar etik bangsa kita," katanya.
Dari info yang didapat kelompok wartawan, beberapa tokoh yang akan dikasihkan penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Award salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal M Tito Karnavian, serta Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan. Selanjutnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, serta Romo Franz Magnis Suseno.
Thursday, April 18, 2019
Menko Polhukam Sampaikan Apresiasi Pemilu 2019 Berjalan Tertib
Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan, tingkatan pengambilan suara serta perhitungan nada Pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai.
Baca juga : Jurusan di UPNYK
Wiranto mengutarakan, jika situasi itu tentu saja tidak lepas dari ikut serta semua pemangku kebutuhan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu serta aparat kemananan (TNI-Polri) dan semua penduduk Indonesia.
"Oleh karenanya, dikatakan animo serta terima kasih setinggi-tingginya pada seluruh pihak, mudah-mudahan situasi ini bisa bersambung sampai tingkatan akhir pemilu serentak 2019 usai," tutur Wiranto dalam jumpa wartawan di Gedung Penting Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
Wiranto menerangkan, tidak hanya pemilu serentak berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai, keterlibatan pemilih juga bertambah pada tahun ini. "Keterlibatan pemilih sampai 80,90% sudah melebihi tujuan yang diputuskan RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%," katanya.
Oleh karena itu, bekas Panglima TNI ini juga menyimpulkan jika siapa saja pemimpin yang dipilih nanti, tingkat legitimasi akan bertambah. "Jika siapa saja Presiden yang dipilih akan mempunyai legitimasi yang tinggi," katanya.
Baca juga : Jurusan di MARANATHA
Sebelum jumpa wartawan, Wiranto bersama dengan seluruh faktor pimpinan TNI serta Polri dan pimpinan intitusi penegak hukum nasional mengadakan rapat untuk mengulas kondisi nasional sesudah pemilu serentak tahun 2019.
Baca juga : Jurusan di UPNYK
Wiranto mengutarakan, jika situasi itu tentu saja tidak lepas dari ikut serta semua pemangku kebutuhan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu serta aparat kemananan (TNI-Polri) dan semua penduduk Indonesia.
"Oleh karenanya, dikatakan animo serta terima kasih setinggi-tingginya pada seluruh pihak, mudah-mudahan situasi ini bisa bersambung sampai tingkatan akhir pemilu serentak 2019 usai," tutur Wiranto dalam jumpa wartawan di Gedung Penting Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
Wiranto menerangkan, tidak hanya pemilu serentak berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai, keterlibatan pemilih juga bertambah pada tahun ini. "Keterlibatan pemilih sampai 80,90% sudah melebihi tujuan yang diputuskan RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%," katanya.
Oleh karena itu, bekas Panglima TNI ini juga menyimpulkan jika siapa saja pemimpin yang dipilih nanti, tingkat legitimasi akan bertambah. "Jika siapa saja Presiden yang dipilih akan mempunyai legitimasi yang tinggi," katanya.
Baca juga : Jurusan di MARANATHA
Sebelum jumpa wartawan, Wiranto bersama dengan seluruh faktor pimpinan TNI serta Polri dan pimpinan intitusi penegak hukum nasional mengadakan rapat untuk mengulas kondisi nasional sesudah pemilu serentak tahun 2019.
Wednesday, April 17, 2019
PBNU Minta Masyarakat Tak Respons Hasil Quick Count Secara Berlebihan
Hari pengambilan suara yang dinantikan oleh calon capres-cawapres, team kampanye, simpatisan, partisipan serta penduduk yang lain sudah datang. Selesai pengambilan suara, ini hari akan dikerjakan hitungan nada di TPS.
Baca juga : Jurusan di UGM
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menjelaskan, selanjutnya penyelenggara pemilu dengan dilihat oleh saksi capres-cawapres serta pengawas pemilu akan lakukan rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres bertahap dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional.
"Rekapitulasi pencapaian nada bertahap ini memerlukan waktu lumayan lama. Hasil akhir pengambilan suara akan didapati dengan final selesai rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres di tingkat nasional oleh KPU RI bulan Mei 2019," tuturnya dalam info tertulisnya, Rabu (17/4/2019).
Walau demikian, Robikin menyadari, jika hitungan yang dikerjakan Komisi Penentuan Umum (KPU) itu lama. Sebab, katanya, penyelenggaran pemilu itu memakai hitungan dengan manual.
"Kita memakluminya sebab KPU lakukan hitungan serta rekapitulasi pencapaian nada dengan manual. Bukan elektronik yang rawan kemungkinan dihack," tuturnya.
Meskipun begitu, katanya, pihaknya akan menjumpai beberapa instansi survey melaunching hasil exit poll serta quick count. Yang butuh dicatat, exil poll serta quick count bukan real count.
Dengan akademis, hasil exit poll serta quick count adalah cerminan hasil pemilu. Tetapi bukan hasil akhir pemilu yang dengan legal bisa jadikan basic penentuan pencapaian nada caprer-cawapres. Hasil akhir pencapaian nada pemilihan presiden ialah yang nantinya diputuskan serta diumumkan KPU Mei akan datang.
"Karena itu saya mengharap penduduk tidak menanggapi hasil pemilihan presiden yang launching oleh beberapa instansi survey terlalu berlebih. Kita sambut launching hasil exit poll, quick count bahkan juga real count yang dikerjakan oleh beberapa instansi survey dengan wajar seperti penduduk terdidik menanggapinya, yaitu menanggapi dengan memprioritaskan budaya sama-sama menghormati serta menghargai yang cukuplah tinggi," terangnya.
Baca juga : Jurusan di UNY
Menurut Robikin, bangsa Indonesia telah maju dalam berdemokrasi. Hingga tidak akan ada yang mempertaruhkan perasaan kesatuan serta persatuan bangsa cuma sebab menanggapi hasil pemilu yang launching instansi survey dengan emosional serta tidak berbudaya.
"Penduduk kita telah pintar. Pemilu akan berjalan damai. Saya meyakini itu. Begitu juga kita meyakini, siapa juga yang dipilih menjadi presiden serta wapres dalam pemilihan presiden ialah pilihan terunggul rakyat yang sekaligus juga mesti kita yakini menjadi yang terunggul untuk negara dan bangsa Indonesia," kata Robikin.
Baca juga : Jurusan di UGM
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menjelaskan, selanjutnya penyelenggara pemilu dengan dilihat oleh saksi capres-cawapres serta pengawas pemilu akan lakukan rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres bertahap dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional.
"Rekapitulasi pencapaian nada bertahap ini memerlukan waktu lumayan lama. Hasil akhir pengambilan suara akan didapati dengan final selesai rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres di tingkat nasional oleh KPU RI bulan Mei 2019," tuturnya dalam info tertulisnya, Rabu (17/4/2019).
Walau demikian, Robikin menyadari, jika hitungan yang dikerjakan Komisi Penentuan Umum (KPU) itu lama. Sebab, katanya, penyelenggaran pemilu itu memakai hitungan dengan manual.
"Kita memakluminya sebab KPU lakukan hitungan serta rekapitulasi pencapaian nada dengan manual. Bukan elektronik yang rawan kemungkinan dihack," tuturnya.
Meskipun begitu, katanya, pihaknya akan menjumpai beberapa instansi survey melaunching hasil exit poll serta quick count. Yang butuh dicatat, exil poll serta quick count bukan real count.
Dengan akademis, hasil exit poll serta quick count adalah cerminan hasil pemilu. Tetapi bukan hasil akhir pemilu yang dengan legal bisa jadikan basic penentuan pencapaian nada caprer-cawapres. Hasil akhir pencapaian nada pemilihan presiden ialah yang nantinya diputuskan serta diumumkan KPU Mei akan datang.
"Karena itu saya mengharap penduduk tidak menanggapi hasil pemilihan presiden yang launching oleh beberapa instansi survey terlalu berlebih. Kita sambut launching hasil exit poll, quick count bahkan juga real count yang dikerjakan oleh beberapa instansi survey dengan wajar seperti penduduk terdidik menanggapinya, yaitu menanggapi dengan memprioritaskan budaya sama-sama menghormati serta menghargai yang cukuplah tinggi," terangnya.
Baca juga : Jurusan di UNY
Menurut Robikin, bangsa Indonesia telah maju dalam berdemokrasi. Hingga tidak akan ada yang mempertaruhkan perasaan kesatuan serta persatuan bangsa cuma sebab menanggapi hasil pemilu yang launching instansi survey dengan emosional serta tidak berbudaya.
"Penduduk kita telah pintar. Pemilu akan berjalan damai. Saya meyakini itu. Begitu juga kita meyakini, siapa juga yang dipilih menjadi presiden serta wapres dalam pemilihan presiden ialah pilihan terunggul rakyat yang sekaligus juga mesti kita yakini menjadi yang terunggul untuk negara dan bangsa Indonesia," kata Robikin.
Monday, April 15, 2019
Catat, Ini Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang Benar
Komisi Penentuan Umum (KPU) kembali memperingatkan pada penduduk berkaitan proses penerapan pengambilan serta hitungan nada Pemilu 2019 seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.
Baca juga : Jurusan di UPNVS
Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menerangkan waktu pengambilan suara diawali semenjak jam 07.00-13.00 waktu ditempat atau sesuai waktu semasing daerah.
"Dalam soal jam 13.00 masih tetap ada antrean pemilih belum pilih, jadi pemilih masih tetap bisa dilayani dengan prasyarat pemilih telah mendaftarkan/menulis di rincian ada (Formulir C7) sebelum jam 13.00," tutur Hasyim pada wartawan, Senin (15/4/2019).
Diteruskan ia, hitungan nada di TPS dikerjakan mulai jam 13.00 sesudah proses pengambilan suara usai. Menurut dia, hitungan nada di TPS mesti usai di hari yang sama juga dengan hari pengambilan suara atau Rabu 17 April 2019 jam 24.00 waktu ditempat.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
Dalam soal hitungan nada belum usai, kata Hasyim, jadi bisa diperpanjang tanpa ada interval sangat lama 12 jam semenjak berakhirnya hari pengambilan suara. "Optimal mesti usai di hari Kamis 18 April 2019 jam 12.00 waktu ditempat," tutupnya.
Baca juga : Jurusan di UPNVS
Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menerangkan waktu pengambilan suara diawali semenjak jam 07.00-13.00 waktu ditempat atau sesuai waktu semasing daerah.
"Dalam soal jam 13.00 masih tetap ada antrean pemilih belum pilih, jadi pemilih masih tetap bisa dilayani dengan prasyarat pemilih telah mendaftarkan/menulis di rincian ada (Formulir C7) sebelum jam 13.00," tutur Hasyim pada wartawan, Senin (15/4/2019).
Diteruskan ia, hitungan nada di TPS dikerjakan mulai jam 13.00 sesudah proses pengambilan suara usai. Menurut dia, hitungan nada di TPS mesti usai di hari yang sama juga dengan hari pengambilan suara atau Rabu 17 April 2019 jam 24.00 waktu ditempat.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
Dalam soal hitungan nada belum usai, kata Hasyim, jadi bisa diperpanjang tanpa ada interval sangat lama 12 jam semenjak berakhirnya hari pengambilan suara. "Optimal mesti usai di hari Kamis 18 April 2019 jam 12.00 waktu ditempat," tutupnya.
Friday, April 12, 2019
Dukungan UAS Membuat Prabowo-Sandi Semakin Yakin Menang Pilpres 2019
Suport dari Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno membuat pasangan capres (Calon presiden) serta cawapres (Calon wakil presiden) nomer urut 02 itu makin meyakini memenangi Pemilihan presiden 2019. Jadi itu, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyongsong baik suport dari UAS itu.
Baca juga : Jurusan di UNTIDAR
"Kami pasti begitu suka mendapatkan suport dari Ustaz Abdul Somad," tutur Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin pada SINDOnews, Jumat (12/4/2019).
Orang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, suport dari UAS itu adalah anugerah dari Tuhan pada pasangan Prabowo-Sandi. Karena, katanya, Ustaz Abdul Somad mempunyai pengagum serta pengikut yg besar.
"Mudah-mudahan suport itu pun dibarengi oleh beberapa jamaah pengajian Ustaz Abdul Somad," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di POLINES
Diluar itu, kata Suhud, Ustaz Abdul Somad pun membawa inspirasi beberapa ustaz yang lainnya di semua pelosok Tanah Air. Ia memberikan, suport UAS itu dikasihkan pada saat akhir waktu kampanye.
"Pasti makin memberikan kepercayaan pada kami jika pasangan Prabowo-Sandi akan memenangi Pemilihan presiden 2019," ujarnya.
Baca juga : Jurusan di UNTIDAR
"Kami pasti begitu suka mendapatkan suport dari Ustaz Abdul Somad," tutur Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin pada SINDOnews, Jumat (12/4/2019).
Orang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, suport dari UAS itu adalah anugerah dari Tuhan pada pasangan Prabowo-Sandi. Karena, katanya, Ustaz Abdul Somad mempunyai pengagum serta pengikut yg besar.
"Mudah-mudahan suport itu pun dibarengi oleh beberapa jamaah pengajian Ustaz Abdul Somad," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di POLINES
Diluar itu, kata Suhud, Ustaz Abdul Somad pun membawa inspirasi beberapa ustaz yang lainnya di semua pelosok Tanah Air. Ia memberikan, suport UAS itu dikasihkan pada saat akhir waktu kampanye.
"Pasti makin memberikan kepercayaan pada kami jika pasangan Prabowo-Sandi akan memenangi Pemilihan presiden 2019," ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)