uas Pulau Miangas tidak semakin besar dari luas Jakarta Selatan. Menurut masyarakat seputar perlu waktu 2 jam untuk melingkari pulau ini. Dengan ukuran pulau yang kecil, tidak banyak warga yang mempunyai kendaraan pribadi sebab untuk mencapai beberapa daerah cukup hanya berjalan kaki.
Karena sangat kurangnya mobil pribadi, hingga semua tamu di luar Miangas, terhitung petinggi dijemput dengan memakai ambulance.
"Dengan keadaan minimnya fasilitas transportasi yang ideal, saat ada kunjungan pejabat-pejabat dari propinsi serta wilayah lain karena itu dimanfaatkanlah ambulance ini untuk mengangkat tamu-tamu kita dari lapangan terbang ke pemukiman sini," tutur Camat Spesial Miangas, Sepno Lantaa pada detikcom waktu lalu.
Baca Juga : Akreditasi Jurusan
Ia menjelaskan semenjak lapangan terbang di Miangas diresmikan serta Presiden Jokowi hadir ke pulau itu, intensif kunjungan petinggi semakin bertambah. Prosentase peningkatannya sampai 60%.
Ambulance yang bekerja di pulau Miangas adalah pertolongan corporate social responsibility (CSR) dari Bank BRI. Kendaraan ini dipakai seharian di Puskesmas Miangas yang disebut hanya satu pusat kesehatan di pulau ini.
Maksudnya, untuk mempermudah evakuasi waktu ada warga yang alami kondisi genting seperti ibu yang akan melahirkan, atau pasien yang alami kecelakaan kerja.
Pasti pemakaian ambulance untuk petinggi itu dikoordinasikan terlebih dulu supaya tidak mengganggu service kesehatan pada warga. Berarti ambulance masih diutamakan untuk mengatasi pasien. Bila petinggi hadir saat ambulance tengah dipakai, faksi kecamatan akan menemukan pilihan kendaraan lain atau minta mereka untuk menanti sampai ambulance usai dipakai.
detikcom bersama dengan Bank BRI membuat program Tapal Batas yang membahas perubahan infrastruktur, ekonomi, sampai wisata di sejumlah daerah paling depan. Untuk tahu info dari program ini, turuti terus berita mengenai Tapal Batas di tapalbatas.detik.com.
Sumber : https://biayakuliahku.com/
Thursday, October 3, 2019
Friday, May 24, 2019
Amien Rais Diperiksa Polisi Terkait Kasus Eggi Sudjana
Polisi mengecek Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berkaitan masalah sangkaan makar dengan terduga Eggi Sudjana. Amien juga penuhi undangan kontrol itu.
Baca juga : Jurusan di UNUD
Amien Rais hadir ke Polda Metro Jaya untuk penuhi panggilan polisi supaya bisa dicheck jadi saksi di masalah Eggi Sudjana. Mengenai Amien bawa beberapa bukti untuk keterangannya termasuk juga satu buku berjudul Jokowi People Power.
Ia tunjukkan buku itu ke mass media waktu akan melakukan salat Jumat di Masjid Polda Metro Jaya. "Oh iyah doang, iya (untuk bukti)," katanya pada wartawan, Jumat (24/5/2019)
Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA
Tidak hanya buku itu, imbuhnya, ia juga bawa beberapa bukti yang lain. Tetapi, ia tidak menyebutkannya dengan detil apa yang dibawa jadi bukti.
"Macem-macem, bergantung pertanyaannya, full amunisi ya tetapi kelak janganlah saat ini," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNUD
Amien Rais hadir ke Polda Metro Jaya untuk penuhi panggilan polisi supaya bisa dicheck jadi saksi di masalah Eggi Sudjana. Mengenai Amien bawa beberapa bukti untuk keterangannya termasuk juga satu buku berjudul Jokowi People Power.
Ia tunjukkan buku itu ke mass media waktu akan melakukan salat Jumat di Masjid Polda Metro Jaya. "Oh iyah doang, iya (untuk bukti)," katanya pada wartawan, Jumat (24/5/2019)
Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA
Tidak hanya buku itu, imbuhnya, ia juga bawa beberapa bukti yang lain. Tetapi, ia tidak menyebutkannya dengan detil apa yang dibawa jadi bukti.
"Macem-macem, bergantung pertanyaannya, full amunisi ya tetapi kelak janganlah saat ini," tuturnya.
Akbar Tanjung Sanjung Pelantikan Pengurus KNPI Penuh Kebersamaan
Pelantikan kepengurusan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 2019-2021 hasil Kongres XV diadakan di Puri Agung, Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (4/5/2019) malam. Pelantikan ini didatangi Ketua Umum KNPI periode 1978-1981 Besar Tandjung.
Bekas Ketua DPR ini akui senang dapat hadiri acara pelantikan. Menurut dia, pelantikan pengurus DPP KNPI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Haris Pertama menunjukkan situasi kebersamaan antara beberapa pemuda.
Baca juga : Jurusan di UNG
"Saya begitu mengucapkan syukur jika ini hari saya ada dalam pelantikan, serta saya begitu senang jika situasi terlihat benar situasi kebersamaannya," kata Besar waktu memberi sambutannya.
Besar mengharap situasi kebersamaan, persaudaraan, serta persatuan yang ada itu terus dipertahankan. Karena cuma itu yang dapat jadi modal penting buat organisasi kepemudaan ini untuk masih selalu berkiprah.
"Saya mengharap supaya situasi ini selalu dipertahankan. Oleh karena itu yang jadi modal penting supaya KNPI ini dapat benar-benar berkiprah serta siap dalam mempersiapkan generasi penerus dalam hadapi pergantian jaman ke depan," tutur bekas Ketua umum Partai Golkar itu.
Dia memandang figur Haris Pertama begitu pas pimpin KNPI. "Sebab ia (Haris Pertama) mempunyai pengalaman yang cukup, komunikatif serta begitu memerhatikan kebersamaan jadi kemauan yang sudah dirintis oleh beberapa tokoh pemuda pada tahun 1973 lalu," ucapnya.
Selain itu, Ketua Umum DPP KNPI 1999-2002 Adhyaksa Dault minta Kemenkumham selekasnya keluarkan surat ketetapan (SK) pengesahan kepengurusan KNPI pimpinan Harus Pertama.
Baca juga : Jurusan di UNRAM
"Ini agar tidak ada dualisme atau tigalisme di badan KNPI hanya satu. KNPI dibawah Haris Pertama mempunyai landasan. (Dalam kongres) semua OKP serta DPD ada disana," tegas Adhyaksa waktu sambutan serta selesai memberi jaket kulit KNPI pada Haris Pertama.
Sesaat Haris Pertama ajak pada beberapa pengurus KNPI periode 2018-2021 bersama untuk bertindak aktif jaga persatuan serta kesatuan bangsa. "Selesai dilantik, saya mengharap beberapa pengurus solid serta bersama menyulam kembali persatuan serta kesatuan bangsa," Kata Haris.
Jadi ketua umum, Haris janji akan tetap jaga kepaduan serta kebersamaan semua pengurus KNPI. "Saya meminta untuk bersama beberapa pemuda untuk pundak membahu membuat kebersamaan untuk Indonesia," pungkasnya sambil mengucapakan terima kasih pada beberapa ribu DPD KNPI yang ada dalam pelantikan ini.
Bekas Ketua DPR ini akui senang dapat hadiri acara pelantikan. Menurut dia, pelantikan pengurus DPP KNPI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Haris Pertama menunjukkan situasi kebersamaan antara beberapa pemuda.
Baca juga : Jurusan di UNG
"Saya begitu mengucapkan syukur jika ini hari saya ada dalam pelantikan, serta saya begitu senang jika situasi terlihat benar situasi kebersamaannya," kata Besar waktu memberi sambutannya.
Besar mengharap situasi kebersamaan, persaudaraan, serta persatuan yang ada itu terus dipertahankan. Karena cuma itu yang dapat jadi modal penting buat organisasi kepemudaan ini untuk masih selalu berkiprah.
"Saya mengharap supaya situasi ini selalu dipertahankan. Oleh karena itu yang jadi modal penting supaya KNPI ini dapat benar-benar berkiprah serta siap dalam mempersiapkan generasi penerus dalam hadapi pergantian jaman ke depan," tutur bekas Ketua umum Partai Golkar itu.
Dia memandang figur Haris Pertama begitu pas pimpin KNPI. "Sebab ia (Haris Pertama) mempunyai pengalaman yang cukup, komunikatif serta begitu memerhatikan kebersamaan jadi kemauan yang sudah dirintis oleh beberapa tokoh pemuda pada tahun 1973 lalu," ucapnya.
Selain itu, Ketua Umum DPP KNPI 1999-2002 Adhyaksa Dault minta Kemenkumham selekasnya keluarkan surat ketetapan (SK) pengesahan kepengurusan KNPI pimpinan Harus Pertama.
Baca juga : Jurusan di UNRAM
"Ini agar tidak ada dualisme atau tigalisme di badan KNPI hanya satu. KNPI dibawah Haris Pertama mempunyai landasan. (Dalam kongres) semua OKP serta DPD ada disana," tegas Adhyaksa waktu sambutan serta selesai memberi jaket kulit KNPI pada Haris Pertama.
Sesaat Haris Pertama ajak pada beberapa pengurus KNPI periode 2018-2021 bersama untuk bertindak aktif jaga persatuan serta kesatuan bangsa. "Selesai dilantik, saya mengharap beberapa pengurus solid serta bersama menyulam kembali persatuan serta kesatuan bangsa," Kata Haris.
Jadi ketua umum, Haris janji akan tetap jaga kepaduan serta kebersamaan semua pengurus KNPI. "Saya meminta untuk bersama beberapa pemuda untuk pundak membahu membuat kebersamaan untuk Indonesia," pungkasnya sambil mengucapakan terima kasih pada beberapa ribu DPD KNPI yang ada dalam pelantikan ini.
Monday, May 20, 2019
IPI Imbau Warga Ponpes Jaga Situasi agar Kondusif Jelang 22 Mei
Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) menyarankan pada masyarakat Pondok Pesantren (Pondok pesantren) untuk tidak ikut serta dalam tindakan 22 Mei 2019 di Jakarta.
IPI merekomendasikan supaya beberapa santri berdoa di pesantren supaya pengumuman kelak berjalan aman serta lancar tidak seperti yang tergambar di publik.
Baca juga : Jurusan di IKJ
"Kita menyarankan Pondok Pesantren terutamanya dibawah naungan IPI serta Biasanya untuk warga Indonesia supaya tidak butuh hadir ke Jakarta untuk lakukan tindakan. Lebih baik berdoa untuk keamanan negara dan bangsa kita," kata Ketua Umum DPP IPI, KH Zaini Ahmad, di antara acara santunan yatim serta fakir miskin, Senin (20/5/2019).
Kiai yang biasa di sapa Gus Zaini ini menjelaskan seluruh pihak harus bisa meredam diri serta apa pun hasil perhitungan KPU harus dihormati serta dihargai. Bila ada manipulasi berikan ke proses hukum yang ada.
Ia ajak seluruh pihak untuk dewasa dalam berpikir serta tindak, janganlah gampang terhasut dengan rumor yang ada.
Ia menginginkan seluruh pihak menghormati proses pemilu yang telah berjalan dengan damai dan aman.
Baca juga : Jurusan di UPN JATIM
"Seluruh pihak bila rasakan dirugikan dengan proses pemilu pakai jalan konstitusi janganlah membenturkan warga, ada MK jadi pemutus perselisihan pemilu, ini untuk kebaikan kita," katanya.
"Jaga kondisi supaya masih aman, aman dan teratur ialah pekerjaan kita bersamanya. Ini untuk jaga persatuan serta kesatuan bangsa yang kita sayangi," ujarnya.
IPI merekomendasikan supaya beberapa santri berdoa di pesantren supaya pengumuman kelak berjalan aman serta lancar tidak seperti yang tergambar di publik.
Baca juga : Jurusan di IKJ
"Kita menyarankan Pondok Pesantren terutamanya dibawah naungan IPI serta Biasanya untuk warga Indonesia supaya tidak butuh hadir ke Jakarta untuk lakukan tindakan. Lebih baik berdoa untuk keamanan negara dan bangsa kita," kata Ketua Umum DPP IPI, KH Zaini Ahmad, di antara acara santunan yatim serta fakir miskin, Senin (20/5/2019).
Kiai yang biasa di sapa Gus Zaini ini menjelaskan seluruh pihak harus bisa meredam diri serta apa pun hasil perhitungan KPU harus dihormati serta dihargai. Bila ada manipulasi berikan ke proses hukum yang ada.
Ia ajak seluruh pihak untuk dewasa dalam berpikir serta tindak, janganlah gampang terhasut dengan rumor yang ada.
Ia menginginkan seluruh pihak menghormati proses pemilu yang telah berjalan dengan damai dan aman.
Baca juga : Jurusan di UPN JATIM
"Seluruh pihak bila rasakan dirugikan dengan proses pemilu pakai jalan konstitusi janganlah membenturkan warga, ada MK jadi pemutus perselisihan pemilu, ini untuk kebaikan kita," katanya.
"Jaga kondisi supaya masih aman, aman dan teratur ialah pekerjaan kita bersamanya. Ini untuk jaga persatuan serta kesatuan bangsa yang kita sayangi," ujarnya.
Friday, May 17, 2019
Relawan Yakin Kemenangan Jokowi Tinggal Tunggu Pengumuman
Relawan Alumni Menteng 64 (AM64) mengatakan kebanggaanya bisa berusaha bersama dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019.
Hal itu diutarakan Ketua AM64, Irlan Suud waktu acara membuka bersama dengan sekaligus juga temu wartawan dengan topik Bangga Jadi Sisi Dari 80 Juta Pemilih', di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Baca juga : Jurusan di UNJA
"Kami relawan AM64 bangga ikut berusaha menangi Pak Jokowi-Amin terutamanya di daerah Jakarta," tutur Irlan.
Menurut Irlan, semenjak awal faksinya bergerak di daerah DKI Jakarta dengan semboyan JokowiKan Jakarta. Bahkan juga semboyan ini telah disuarakan semenjak deklarasi pemenangan pada 3 Februari 2019 kemarin.
Menurutnya, berdasar pada kalkulasi cepat instansi survey serta real count sesaat, kesempatan Jokowi untuk pimpin Indonesia sepanjang dua periode tinggal dipublikasikan saja oleh KPU.
Ia mengemukakan Relawan AM64 selama saat kampanye yang lalu selalu mensosialisasikan semboyan itu ke beberapa jaringan relawan di luar Jakarta.
"Utamanya kami ajak beberapa pemilih Jokowi untuk men-Jokowikan wilayah semasing, hingga pada akhirnya semboyan kami juga jadi JokowiKan Indonesia. Ini jadi kebanggaan kami yang selanjutnya jadi sisi dari 80 juta rakyat Indonesia pemilih Jokowi," papar Irlan.
Relawan AM64 dengan organ-organ relawan yang lain setuju menjaga pemerintahan Jokowi sepanjang lima tahun ke depan dengan aktif.
Baca juga : Jurusan di UNIB
"Kami relawan AM64 selalu menjaga jaringan serta komunikasi dengan relawan-relawan yang lain untuk pekerjaan menjaga pemerintahan Pak Jokowi. Dengan spesial kami relawan AM64 akan ambil peranan dalam usaha mengikis pergerakan radikal anti Pancasila di Indonesia," tuturnya.
Menanggapi klaim kemenangan yang didengungkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ia memperingatkan supaya Prabowo-Sandi serta BPN meredam diri serta menghormati usaha keras serta profesionalisme KPU.
"Yang penting kami minta supaya faksi pasangan calon 02 tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia waktu mengatakan keputusannya akhir-akhir ini, karena sebenarnya rakyat sudah menjatuhkan pilihannya pada pasangan yang mereka kira wajar serta dapat pimpin Indonesia," katanya.
Hal itu diutarakan Ketua AM64, Irlan Suud waktu acara membuka bersama dengan sekaligus juga temu wartawan dengan topik Bangga Jadi Sisi Dari 80 Juta Pemilih', di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Baca juga : Jurusan di UNJA
"Kami relawan AM64 bangga ikut berusaha menangi Pak Jokowi-Amin terutamanya di daerah Jakarta," tutur Irlan.
Menurut Irlan, semenjak awal faksinya bergerak di daerah DKI Jakarta dengan semboyan JokowiKan Jakarta. Bahkan juga semboyan ini telah disuarakan semenjak deklarasi pemenangan pada 3 Februari 2019 kemarin.
Menurutnya, berdasar pada kalkulasi cepat instansi survey serta real count sesaat, kesempatan Jokowi untuk pimpin Indonesia sepanjang dua periode tinggal dipublikasikan saja oleh KPU.
Ia mengemukakan Relawan AM64 selama saat kampanye yang lalu selalu mensosialisasikan semboyan itu ke beberapa jaringan relawan di luar Jakarta.
"Utamanya kami ajak beberapa pemilih Jokowi untuk men-Jokowikan wilayah semasing, hingga pada akhirnya semboyan kami juga jadi JokowiKan Indonesia. Ini jadi kebanggaan kami yang selanjutnya jadi sisi dari 80 juta rakyat Indonesia pemilih Jokowi," papar Irlan.
Relawan AM64 dengan organ-organ relawan yang lain setuju menjaga pemerintahan Jokowi sepanjang lima tahun ke depan dengan aktif.
Baca juga : Jurusan di UNIB
"Kami relawan AM64 selalu menjaga jaringan serta komunikasi dengan relawan-relawan yang lain untuk pekerjaan menjaga pemerintahan Pak Jokowi. Dengan spesial kami relawan AM64 akan ambil peranan dalam usaha mengikis pergerakan radikal anti Pancasila di Indonesia," tuturnya.
Menanggapi klaim kemenangan yang didengungkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ia memperingatkan supaya Prabowo-Sandi serta BPN meredam diri serta menghormati usaha keras serta profesionalisme KPU.
"Yang penting kami minta supaya faksi pasangan calon 02 tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia waktu mengatakan keputusannya akhir-akhir ini, karena sebenarnya rakyat sudah menjatuhkan pilihannya pada pasangan yang mereka kira wajar serta dapat pimpin Indonesia," katanya.
Monday, May 13, 2019
KPU: Aksi Walk Out Tak Pengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara
Komisi Penentuan Umum (KPU) memperjelas tindakan tinggalkan ruang atau walk out yang dikerjakan beberapa saksi peserta pemilu di sejumlah wilayah.
Baca juga : Jurusan di UKSW
KPU memperjelas tindakan itu tidak merubah hasil perhitungan. "Tidak, tidak punya pengaruh hasil. Ingin walk out, ingin apa tidak ada permasalahan, yang penting proses rekapitulasinya berjalan mulus," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Menurut Ilham, semua keberatan yang dikatakan beberapa saksi telah ada alirannya. Walau saksi walk out, aksi itu tidak punya pengaruh pada hasil. (Simak juga: Tindakan Walk Out Saksi Demokrat Beri warna Perhitungan Suara di KPU Banten)
Ilham menerangkan, contohnya pada tingkat kecamatan, keberatan dapat dikatakan dalam formulir A2, lalu keberatan di kabupaten/kota ada DB 2 serta di propinsi ada DC2.
Baca juga : Jurusan di UNIPA
"Di sini (perhitungan nasional-red) ada DD 2. Tempo hari PDIP protes berkaitan masalah di internal, lalu kita putuskan jika nyatanya hasil perhitungan Bawaslu serta KPU propinsi hasilnya sama, telah kita putuskan telah resmi PDIP protes telah di putus kan usai itu kanal yang terbagus. Proses yang palig pas dikerjakan pada proses perhitungan," katanya.
Baca juga : Jurusan di UKSW
KPU memperjelas tindakan itu tidak merubah hasil perhitungan. "Tidak, tidak punya pengaruh hasil. Ingin walk out, ingin apa tidak ada permasalahan, yang penting proses rekapitulasinya berjalan mulus," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Menurut Ilham, semua keberatan yang dikatakan beberapa saksi telah ada alirannya. Walau saksi walk out, aksi itu tidak punya pengaruh pada hasil. (Simak juga: Tindakan Walk Out Saksi Demokrat Beri warna Perhitungan Suara di KPU Banten)
Ilham menerangkan, contohnya pada tingkat kecamatan, keberatan dapat dikatakan dalam formulir A2, lalu keberatan di kabupaten/kota ada DB 2 serta di propinsi ada DC2.
Baca juga : Jurusan di UNIPA
"Di sini (perhitungan nasional-red) ada DD 2. Tempo hari PDIP protes berkaitan masalah di internal, lalu kita putuskan jika nyatanya hasil perhitungan Bawaslu serta KPU propinsi hasilnya sama, telah kita putuskan telah resmi PDIP protes telah di putus kan usai itu kanal yang terbagus. Proses yang palig pas dikerjakan pada proses perhitungan," katanya.
Saturday, May 11, 2019
Pemberdayaan Perempuan di Dunia Kerja Dinilai Perlu Ditingkatkan
Keterkaitan aktif wanita pada tempat strategis di lingkungan kerja selalu didorong jadi rumor prioritas baik dengan global atau nasional. Peluang buat wanita berkembang serta berkarya dengan potensi paling baik mereka harus selalu di dukung.
Plt Deputi Bagian Pengaturan Perlindungan Wanita serta Anak Kementerian Pemberdayaan Manusia serta Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra menjelaskan, diperlukan suport besar supaya wanita memperoleh hak yang sama juga dengan lelaki untuk selalu berkarier di beberapa bagian, termasuk juga politik, pendidikan, wiraswasta sampai perusahaan.
Baca juga : Jurusan di UNAND
"Pandangan mengenai pengarusutamaan gender butuh dinaikkan supaya wanita Indonesia bisa berperan dengan riil. Bentuk suport yang diperlukan termasuk juga implementasi sudut pandang gender lewat kebijaksanaan serta ide di lingkungan kerja," tuturnya di depan peserta seminar International Women Leadership Conference di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
"Kami mengapresiasi perusahaan yang sudah mengaplikasikan prinsip pada kesetaraan gender dengan riil. Kami harap, ke depan akan makin banyak pihak yang memberi suport pada wanita di lingkungan kerja termasuk juga selalu lakukan edukasi mengenai pengarusutamaan gender dengan luas," tutur Ghafur.
Karena itu, Danone Indonesia memberi suport pada golongan wanita, diantaranya lewat program mentoring karir, kebijaksanaan cuti melahirkan yang lebih panjang sampai sarana ramah buat ibu serta anak.
Beberapa ide ini sudah menggerakkan semakin banyak karyawan wanita memperoleh peluang bertumbuh dengan profesional sampai sampai tempat direksi serta eksekutif di Danone, baik di Indonesia atau beberapa negara.
"Melanjutkan semangat keberagaman inklusif, Danone di Indonesia sudah serta selalu memiliki komitmen mengaplikasikan beberapa kebijaksanaan yang memberi dukungan kesetaraan gender. Dari mulai kesetaraan angka pekerja wanita serta lelaki sampai sarana yang memberi dukungan keluarga terutamanya pada saat melahirkan serta 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Satu diantara perolehan kami di bagian ini ialah 40 % tempat direksi di perusahaan kami sudah di isi wanita," tutur CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia, Connie Ang.
Jadi bentuk prinsip pada kesetaraan gender, Danone dengan global ingin pastikan keterwakilan wanita di level eksekutif 30 % serta 42 % di level direksi bisa terwujud pada 2020.
Karena itu, beberapa ide lain sudah dikerjakan Danone di Indonesia dalam membuat lingkungan yang memberi dukungan wanita untuk kerja, diantaranya lewat kesetaraan program peluang karir serta mentoring buat karyawan lelaki serta wanita, kebijaksanaan cuti melahirkan, dan sarana ramah keluarga.
Connie menjelaskan, sepanjang tiga tahun Danone bekerja bersama dengan UN Women mengaplikasikan kampanye HeforSHe, satu pergerakan solidaritas global dimana lelaki memiliki komitmen untuk menolong aplikasi kesetaraan gender.
Baca juga : Jurusan di UNRI
Di perusahaan, Danone memberi program mentoring karier pada pekerja wanita dalam program EVE. Danone mengaplikasikan Parental Policy sebab mengerti keperluan orangtua kerja, termasuk juga 2000 karyawan wanita yang kerja di Danone Indonesia.
"Kami adalah satu diantara perusahaan pertama yang memberi kebijaksanaan cuti melahirkan sepanjang 6 bulan buat karyawan wanita serta 10 hari untuk karyawan lelaki. Diluar itu, dalam memberi dukungan tumbuh kembang anak, kami menyiapkan sarana ruangan ibu menyusui serta memberi pilihan kerja dengan jam yang flexible," tuturnya.
"Beberapa ide ini kami hadirkan sebab kami begitu memberi dukungan pemberian ASI eksklusif buat anak, dan untuk pastikan jika orangtua masih bisa habiskan waktu serta memonitor tumbuh kembang anak walaupun berkarir di perusahaan," jelas Connie, yang adalah Presiden Direktur wanita pertama untuk kelompok usaha Specialized Nutrition di Indonesia.
Plt Deputi Bagian Pengaturan Perlindungan Wanita serta Anak Kementerian Pemberdayaan Manusia serta Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra menjelaskan, diperlukan suport besar supaya wanita memperoleh hak yang sama juga dengan lelaki untuk selalu berkarier di beberapa bagian, termasuk juga politik, pendidikan, wiraswasta sampai perusahaan.
Baca juga : Jurusan di UNAND
"Pandangan mengenai pengarusutamaan gender butuh dinaikkan supaya wanita Indonesia bisa berperan dengan riil. Bentuk suport yang diperlukan termasuk juga implementasi sudut pandang gender lewat kebijaksanaan serta ide di lingkungan kerja," tuturnya di depan peserta seminar International Women Leadership Conference di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
"Kami mengapresiasi perusahaan yang sudah mengaplikasikan prinsip pada kesetaraan gender dengan riil. Kami harap, ke depan akan makin banyak pihak yang memberi suport pada wanita di lingkungan kerja termasuk juga selalu lakukan edukasi mengenai pengarusutamaan gender dengan luas," tutur Ghafur.
Karena itu, Danone Indonesia memberi suport pada golongan wanita, diantaranya lewat program mentoring karir, kebijaksanaan cuti melahirkan yang lebih panjang sampai sarana ramah buat ibu serta anak.
Beberapa ide ini sudah menggerakkan semakin banyak karyawan wanita memperoleh peluang bertumbuh dengan profesional sampai sampai tempat direksi serta eksekutif di Danone, baik di Indonesia atau beberapa negara.
"Melanjutkan semangat keberagaman inklusif, Danone di Indonesia sudah serta selalu memiliki komitmen mengaplikasikan beberapa kebijaksanaan yang memberi dukungan kesetaraan gender. Dari mulai kesetaraan angka pekerja wanita serta lelaki sampai sarana yang memberi dukungan keluarga terutamanya pada saat melahirkan serta 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Satu diantara perolehan kami di bagian ini ialah 40 % tempat direksi di perusahaan kami sudah di isi wanita," tutur CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia, Connie Ang.
Jadi bentuk prinsip pada kesetaraan gender, Danone dengan global ingin pastikan keterwakilan wanita di level eksekutif 30 % serta 42 % di level direksi bisa terwujud pada 2020.
Karena itu, beberapa ide lain sudah dikerjakan Danone di Indonesia dalam membuat lingkungan yang memberi dukungan wanita untuk kerja, diantaranya lewat kesetaraan program peluang karir serta mentoring buat karyawan lelaki serta wanita, kebijaksanaan cuti melahirkan, dan sarana ramah keluarga.
Connie menjelaskan, sepanjang tiga tahun Danone bekerja bersama dengan UN Women mengaplikasikan kampanye HeforSHe, satu pergerakan solidaritas global dimana lelaki memiliki komitmen untuk menolong aplikasi kesetaraan gender.
Baca juga : Jurusan di UNRI
Di perusahaan, Danone memberi program mentoring karier pada pekerja wanita dalam program EVE. Danone mengaplikasikan Parental Policy sebab mengerti keperluan orangtua kerja, termasuk juga 2000 karyawan wanita yang kerja di Danone Indonesia.
"Kami adalah satu diantara perusahaan pertama yang memberi kebijaksanaan cuti melahirkan sepanjang 6 bulan buat karyawan wanita serta 10 hari untuk karyawan lelaki. Diluar itu, dalam memberi dukungan tumbuh kembang anak, kami menyiapkan sarana ruangan ibu menyusui serta memberi pilihan kerja dengan jam yang flexible," tuturnya.
"Beberapa ide ini kami hadirkan sebab kami begitu memberi dukungan pemberian ASI eksklusif buat anak, dan untuk pastikan jika orangtua masih bisa habiskan waktu serta memonitor tumbuh kembang anak walaupun berkarir di perusahaan," jelas Connie, yang adalah Presiden Direktur wanita pertama untuk kelompok usaha Specialized Nutrition di Indonesia.
Wednesday, May 8, 2019
KPU Yakin Rekapitulasi Pemilihan Luar Negeri Selesai Besok
Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU), Viryan Aziz mengaku rekapitulasi suara penentuan luar negeri berjalan mulus. Walau demikian, ada banyak PPLN dengan data yang salah.
Baca juga : Jurusan di USAKTI
"Tetapi substansinya data yang salah itu masih dapat diterangkan oleh rekan-rekan PPLN," tutur Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Viryan menjelaskan dari semua PPLN yang telah lakukan rekapitulasi suara mereka yang tidak dapat ada sudah lakukan video conference waktu rekapitulasi dikerjakan. Viryan menjelaskan sampai ini hari proses rekapitulasi masih berjalan serta direncanakan usai besok.
"Makin lancar kan ya, alurnya kita sudah mengetahui alurnya dalam pengertian ada hal yang mungkin itu kurang cocok dari kawan-kawan PPLN tetapi dapat di konfirmasi semua," tuturnya.
Walau ada 70 PPLN yang belum merekapitulasasi pencapaian suara mereka, dia yakini akan selesai sampai Kamis besok. Menurut dia, satu hari tempo hari saja persisnya Selasa 7 Mei pihaknya dapat menyelesaikan 40 PPLN.
Baca juga : Jurusan di UMS
"Sebab tempo hari PPLN besar kan, seperti Johar Baru, lalu Riyadh, Taipe yang jumlahnya KSK nya sampai hampir 500-an, ini telah yang besar-besar telah kita tuntaskan," ujarnya.
Baca juga : Jurusan di USAKTI
"Tetapi substansinya data yang salah itu masih dapat diterangkan oleh rekan-rekan PPLN," tutur Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Viryan menjelaskan dari semua PPLN yang telah lakukan rekapitulasi suara mereka yang tidak dapat ada sudah lakukan video conference waktu rekapitulasi dikerjakan. Viryan menjelaskan sampai ini hari proses rekapitulasi masih berjalan serta direncanakan usai besok.
"Makin lancar kan ya, alurnya kita sudah mengetahui alurnya dalam pengertian ada hal yang mungkin itu kurang cocok dari kawan-kawan PPLN tetapi dapat di konfirmasi semua," tuturnya.
Walau ada 70 PPLN yang belum merekapitulasasi pencapaian suara mereka, dia yakini akan selesai sampai Kamis besok. Menurut dia, satu hari tempo hari saja persisnya Selasa 7 Mei pihaknya dapat menyelesaikan 40 PPLN.
Baca juga : Jurusan di UMS
"Sebab tempo hari PPLN besar kan, seperti Johar Baru, lalu Riyadh, Taipe yang jumlahnya KSK nya sampai hampir 500-an, ini telah yang besar-besar telah kita tuntaskan," ujarnya.
Sunday, May 5, 2019
Persiapan Mudik Lebaran, Korlantas Polri Pantau Jalur Selatan dan Non Tol Pantura
Mendekati Ramadan 2019, Korlantas Polri mengecheck beberapa jalan mudik Lebaran. Paling baru, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri bersama dengan rombongan memonitor jalan arteri non tol Pantura serta jalan selatan untuk pastikan keamanan pemudik.
Pengamatan dikerjakan sepanjang tiga hari pada Kamis (25/4/2019) sampai Sabtu (27/4). "Ini survey awal yang kami kerjakan untuk jalan non tol Pantura serta jalan selatan," kata Irjen Refdi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/4/2019.
Baca juga : Jurusan di POLNES
Rombongan yang turut terbagi dalam beberapa perwakilan Layanan Marga, Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Asops Kapolri serta beberapa mass media. Ini hari, rute survey yaitu jalan arteri Kalimalang-Bekasi-Cikampek. Lalu rombongan meneruskan perjalanan ke Indramayu, Cirebon Kabupaten serta Cirebon Kota.
Seterusnya, Jumat (26/4), team akan ke arah ke jalan Pantura daerah Jawa Tengah yaitu ke Pejagan Brebes - Bumiayu-Purwokerto. Lalu telusuri berjalan-jalan arteri di Purwokerto, Cilacap, Banjar serta Tasikmalaya.
"Akan dilihat Terminal Bus Harjamukti Cirebon, Pasar Mundu Cirebon, Pasar Gebang Kabupaten Cirebon, Pasar Bulukumba Brebes, perlintasan kereta api sebidang Pejagan, Pasar Linggapura Brebes, tikungan Z Tonjong serta underpass Karang Sawah," katanya.
Pada Sabtu (27/4), team ke arah ke Garut-Cileunyi Bandung sampai ke gerbang Tol Cileunyi. "Objek yang dilihat beberapa perlintasan kereta api sebidang ruas Tasikmalaya-Ciawi, Tanjakan Gentong, Lingkar Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, Pasar Limbangan, Simpang Ciherang Nagrek, Kahatek serta Simpang Cileunyi," katanya.
Baca juga : Jurusan di UPR
Hasil survey ini akan diulas Kakorlantas bersama dengan barisan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan beberapa kasatlantas. Maksudnya untuk bikin eksperimen jalan raya serta perlindungan mudik Lebaran 2019. "Sesudah ini (survey jalan arteri serta jalan non tol), kami pelajari bersama dengan polda serta kasatlantas-kasatlantas kota/ kabupaten yang dilalui selama Pantura serta jalan selatan," pungkasnya.
Pengamatan dikerjakan sepanjang tiga hari pada Kamis (25/4/2019) sampai Sabtu (27/4). "Ini survey awal yang kami kerjakan untuk jalan non tol Pantura serta jalan selatan," kata Irjen Refdi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/4/2019.
Baca juga : Jurusan di POLNES
Rombongan yang turut terbagi dalam beberapa perwakilan Layanan Marga, Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Asops Kapolri serta beberapa mass media. Ini hari, rute survey yaitu jalan arteri Kalimalang-Bekasi-Cikampek. Lalu rombongan meneruskan perjalanan ke Indramayu, Cirebon Kabupaten serta Cirebon Kota.
Seterusnya, Jumat (26/4), team akan ke arah ke jalan Pantura daerah Jawa Tengah yaitu ke Pejagan Brebes - Bumiayu-Purwokerto. Lalu telusuri berjalan-jalan arteri di Purwokerto, Cilacap, Banjar serta Tasikmalaya.
"Akan dilihat Terminal Bus Harjamukti Cirebon, Pasar Mundu Cirebon, Pasar Gebang Kabupaten Cirebon, Pasar Bulukumba Brebes, perlintasan kereta api sebidang Pejagan, Pasar Linggapura Brebes, tikungan Z Tonjong serta underpass Karang Sawah," katanya.
Pada Sabtu (27/4), team ke arah ke Garut-Cileunyi Bandung sampai ke gerbang Tol Cileunyi. "Objek yang dilihat beberapa perlintasan kereta api sebidang ruas Tasikmalaya-Ciawi, Tanjakan Gentong, Lingkar Gentong, Simpang Malangbong, Pasar Lewo, Pasar Limbangan, Simpang Ciherang Nagrek, Kahatek serta Simpang Cileunyi," katanya.
Baca juga : Jurusan di UPR
Hasil survey ini akan diulas Kakorlantas bersama dengan barisan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan beberapa kasatlantas. Maksudnya untuk bikin eksperimen jalan raya serta perlindungan mudik Lebaran 2019. "Sesudah ini (survey jalan arteri serta jalan non tol), kami pelajari bersama dengan polda serta kasatlantas-kasatlantas kota/ kabupaten yang dilalui selama Pantura serta jalan selatan," pungkasnya.
Thursday, May 2, 2019
TokoKarya Buka Toko Ritel Modern di Timika
TokoKarya, pemain baru toko ritel moderen ada memberi pilihan baru buat warga Indonesia. Pembukaan pertama TokoKarya ritel berjalan di Timika, Papua, awal minggu ini.
Penentuan tempat yang unik serta jauh dari pusat kota Jakarta ini menyengaja dikerjakan untuk memberi warna baru serta pilihan berbelanja ritel toko moderen di wilayah Timur Indonesia. TokoKarya mengharap kedatangan jaringannya bisa menumbuhkan perekonomian warga di Timur Indonesia.
Baca juga : Jurusan di GUNADARMA
"Kami ada di Timika jadi satu langkah riil TokoKarya untuk memberi denyut perekonomian berbasiskan koperasi warga dengan ide moderen serta bagus. Dengan skema IT yang canggih, pengendalian toko yang rapi serta bagus, kami mengharap warga di sini bisa rasakan hal yang lain dalam pengendalian toko koperasi moderen," tutur Direktur Operasi TokoKarya Nawan Basuki, dalam info tercatat, Selasa (30/4/2019).
Nawan memberikan, TokoKarya dalam operasionalnya bekerja bersama dengan Goro serta Koperasi-Koperasi karyawan seperti Koperasi Karyawan Jayawijaya di wilayah Timika, Papua.
Dengan ide koperasi, beberapa anggota koperasi dengan gampang bisa belanja memakai skema kartu TokoKarya yang jadi kartu anggota dan kartu debet berbelanja di gerai TokoKarya di semua Indonesia. Dengan limit Rp2 juta, diinginkan cukup memberi kenyamanan belanja beberapa konsumen setia.
"Beberapa anggota serta warga bisa dengan gampang belanja tak perlu pusing karena semua dana sudah disatukan di kartu ini," kata Nawan.
TokoKarya ialah anak perusahaan Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar) yang mempunyai visi untuk menolong karyawan di level bawah serta buruh yang kesukaran untuk memperoleh keperluan rumah tangga keseharian seperti keperluan sembako.
Kekhasan TokoKarya ialah, perusahaan ini bergerak bersama dengan warga dengan memakai jaringan koperasi semua Indonesia. Toko Karya mempunyai visi untuk menolong pemutakhiran skema toko koperasi di semua Indonesia dengan mendatangkan ide toko yang bersih, bagus, moderen tanpa ada melupakan manfaat koperasi buat warga banyak.
Baca juga : Jurusan di UPH
TokoKarya digawangi oleh Juarsa Omardikarta satu diantara kampiun dalam gerakan koperasi di Indonesia. Masuk bulan Ramadhan , Toko Karya mengharap bisa memberi warna baru serta pilihan berbelanja murah buat warga terutamanya beberapa karyawan-karyawan yang terhimpun dalam koperasi-koperasi yang menyebar di semua Indonesia.
TokoKarya menginginkan mini market retail moderen yang mereka bangun tidak mematikan pasar tradisionil, tetapi malah bekerja bersama dengan mendatangkan ide koperasi serta ekonomi kemasyarakatan.
Penentuan tempat yang unik serta jauh dari pusat kota Jakarta ini menyengaja dikerjakan untuk memberi warna baru serta pilihan berbelanja ritel toko moderen di wilayah Timur Indonesia. TokoKarya mengharap kedatangan jaringannya bisa menumbuhkan perekonomian warga di Timur Indonesia.
Baca juga : Jurusan di GUNADARMA
"Kami ada di Timika jadi satu langkah riil TokoKarya untuk memberi denyut perekonomian berbasiskan koperasi warga dengan ide moderen serta bagus. Dengan skema IT yang canggih, pengendalian toko yang rapi serta bagus, kami mengharap warga di sini bisa rasakan hal yang lain dalam pengendalian toko koperasi moderen," tutur Direktur Operasi TokoKarya Nawan Basuki, dalam info tercatat, Selasa (30/4/2019).
Nawan memberikan, TokoKarya dalam operasionalnya bekerja bersama dengan Goro serta Koperasi-Koperasi karyawan seperti Koperasi Karyawan Jayawijaya di wilayah Timika, Papua.
Dengan ide koperasi, beberapa anggota koperasi dengan gampang bisa belanja memakai skema kartu TokoKarya yang jadi kartu anggota dan kartu debet berbelanja di gerai TokoKarya di semua Indonesia. Dengan limit Rp2 juta, diinginkan cukup memberi kenyamanan belanja beberapa konsumen setia.
"Beberapa anggota serta warga bisa dengan gampang belanja tak perlu pusing karena semua dana sudah disatukan di kartu ini," kata Nawan.
TokoKarya ialah anak perusahaan Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar) yang mempunyai visi untuk menolong karyawan di level bawah serta buruh yang kesukaran untuk memperoleh keperluan rumah tangga keseharian seperti keperluan sembako.
Kekhasan TokoKarya ialah, perusahaan ini bergerak bersama dengan warga dengan memakai jaringan koperasi semua Indonesia. Toko Karya mempunyai visi untuk menolong pemutakhiran skema toko koperasi di semua Indonesia dengan mendatangkan ide toko yang bersih, bagus, moderen tanpa ada melupakan manfaat koperasi buat warga banyak.
Baca juga : Jurusan di UPH
TokoKarya digawangi oleh Juarsa Omardikarta satu diantara kampiun dalam gerakan koperasi di Indonesia. Masuk bulan Ramadhan , Toko Karya mengharap bisa memberi warna baru serta pilihan berbelanja murah buat warga terutamanya beberapa karyawan-karyawan yang terhimpun dalam koperasi-koperasi yang menyebar di semua Indonesia.
TokoKarya menginginkan mini market retail moderen yang mereka bangun tidak mematikan pasar tradisionil, tetapi malah bekerja bersama dengan mendatangkan ide koperasi serta ekonomi kemasyarakatan.
Wednesday, May 1, 2019
Bawaslu Pastikan Situng KPU Berjalan Baik
Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) lakukan kunjungan ke KPU RI untuk lihat serta mengecheck beberapa referensi sah dari pihaknya untuk digerakkan KPU. Diantaranya tentang skema info perhitungan suara (situng).
Ketua Tubuh Bawaslu Abhan menjelaskan kehadirannya untuk membahas berkaitan perubahan rekapitulasi yang ini hari berjalan pada tingkat kecamatan. Kemarin Bawaslu sudah mengemukakan surat pada KPU berkaitan beberapa laporan di Bawaslu.
Baca juga : Jurusan di UNTAN
"Kami lanjutkan pada KPU yang terkait dengan masalah input di situng. Kekeliruan input dalam surat itu kami mengemukakan KPU cermat serta harus berhati-hati untuk input data di situng itu," katanya di Gedung KPU Jakarta (26/4/2019).
Ia juga pastikan apa referensi kami yang telah digerakkan atau belum. "Kami telah diperlihatkan pada team yang kerjakan itu. Serta tanggapan baik jika apa yang kami harap telah dilakukan tindakan KPU," katanya.
Abhan mengemukakan perubahan di lapangan khususnya rekapitulasi pada tingkat kecamatan jika ada banyak rekapitulasi di kecamatan yang sampai lakukan perhitungan lagi. Bukan sekedar mengacu pada C1 plano, tetapi di sejumlah daerah harus sampai mengkalkulasi lagi surat suaranya.
"Ini dalam rencana pastikan rekapitulasi itu benar-benar dikerjakan sebetulnya. Jika ada kekeliruan kita kerjakan perhitungan lagi," tegasnya.
Usaha itu, sambungnya, menjadi manfaat pengaturan pada Bawaslu dengan KPU. Ia mengharap pada KPU untuk dilanjutkan pada korps-nya jika ada referensi dari Bawaslu, ataupun ada laporan dari peserta pemilu, saksi pada tingkat PPK (panitia pengambilan suara kecamatan) karena itu waktu itu dilakukan tindakan oleh teman-teman di daerah.
"Karena itu bila kalau harus dimengerti mengapa rekap di PPK berjalan cukup lamban serta lama, sebab membenarkan beberapa hal barusan yang salah-salah itu sampai pada masalah kalkulasi surat suaranya, itu kita kerjakan bersama dengan PPK," tuturnya.
Sesaat Komisioner Komisi Info Pusat (KIP) Romanus Ndau pastikan skema serta kapasitas KPU wajar diakui. Ini dikatakan waktu lakukan kunjungan serta mengecheck pembuatan service info di Kantor KPU.
"Satu kali lagi ini ialah bukti dalam pandangan kami, KPU begitu wajar diakui. Pertama, KPU telah mempunyai skema service info yang moderen serta pemakaian tehnologi paling baru yang sangat mungkin info cepat diawasi serta di uraikan pada warga," katanya.
Ke-2, sambungnya, KPU di isi kelompok anak muda yang mempunyai idealisme. Ia begitu mengharap jika idealisme itu diimplementasikan dengan program-program yang membuat semua info itu dapat cepat dibuka warga.
Romanus mengakatan pihaknya juga mengecheck server serta sumber daya yang menjalankan IT. Ia memperjelas semua berjalan dengan baik, aman serta bekerja di Kantor KPU.
"Saya duga ini tunjukkan bangsa ini berdaulat serta KPU begitu berdaulat. Semua ketetapan diolah di kantor ini serta ini saya duga animo yang mengagumkan untuk menghadapi pandangan-pandangan yang cukuplah negatif sebab kita ketahui politik peka, politik itu memperoleh atensi yang besar dari warga," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di POLNEP
Ia ajak publik yang sangsi dengan proses yang dikerjakan oleh KPU, untuk hadir ke KPU serta mengklarifikasi beberapa info yang tersebar. Menurut dia, seluruh pihak tidak butuh meningkatkan desas-desus yang di luar jangkauan publik.
"Pada siapa saja yang sangsi dari info KPU, tanyakanlah ke KPU, janganlah bangun desas-desus di luar yang sulit dicapai oleh mereka (KPU). Mereka mempunyai skema yang benar, serta info yang benar," tuturnya.
Ketua KPU Arief Budiman menyongsong baik an input dari Bawaslu serta KIP. Usaha yang dikerjakan pasti untuk jadikan KPU lebih baik .
"Mereka ada ke KPU serta pastikan proses penerapan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kami cukuplah transparan buka diri," katanya.
Pihaknya juga mengaku ada kekeliruan input data C1 pada Situng KPU. Menurut dia, kekeliruan itu sebab anak buahnya yang kerja di TPS ataupun KPPS kecapekan. "Beberapa petugas itu sudah kerja sebelum dan setelah pencoblosan, tiada henti," tegasnya.
Ketua Tubuh Bawaslu Abhan menjelaskan kehadirannya untuk membahas berkaitan perubahan rekapitulasi yang ini hari berjalan pada tingkat kecamatan. Kemarin Bawaslu sudah mengemukakan surat pada KPU berkaitan beberapa laporan di Bawaslu.
Baca juga : Jurusan di UNTAN
"Kami lanjutkan pada KPU yang terkait dengan masalah input di situng. Kekeliruan input dalam surat itu kami mengemukakan KPU cermat serta harus berhati-hati untuk input data di situng itu," katanya di Gedung KPU Jakarta (26/4/2019).
Ia juga pastikan apa referensi kami yang telah digerakkan atau belum. "Kami telah diperlihatkan pada team yang kerjakan itu. Serta tanggapan baik jika apa yang kami harap telah dilakukan tindakan KPU," katanya.
Abhan mengemukakan perubahan di lapangan khususnya rekapitulasi pada tingkat kecamatan jika ada banyak rekapitulasi di kecamatan yang sampai lakukan perhitungan lagi. Bukan sekedar mengacu pada C1 plano, tetapi di sejumlah daerah harus sampai mengkalkulasi lagi surat suaranya.
"Ini dalam rencana pastikan rekapitulasi itu benar-benar dikerjakan sebetulnya. Jika ada kekeliruan kita kerjakan perhitungan lagi," tegasnya.
Usaha itu, sambungnya, menjadi manfaat pengaturan pada Bawaslu dengan KPU. Ia mengharap pada KPU untuk dilanjutkan pada korps-nya jika ada referensi dari Bawaslu, ataupun ada laporan dari peserta pemilu, saksi pada tingkat PPK (panitia pengambilan suara kecamatan) karena itu waktu itu dilakukan tindakan oleh teman-teman di daerah.
"Karena itu bila kalau harus dimengerti mengapa rekap di PPK berjalan cukup lamban serta lama, sebab membenarkan beberapa hal barusan yang salah-salah itu sampai pada masalah kalkulasi surat suaranya, itu kita kerjakan bersama dengan PPK," tuturnya.
Sesaat Komisioner Komisi Info Pusat (KIP) Romanus Ndau pastikan skema serta kapasitas KPU wajar diakui. Ini dikatakan waktu lakukan kunjungan serta mengecheck pembuatan service info di Kantor KPU.
"Satu kali lagi ini ialah bukti dalam pandangan kami, KPU begitu wajar diakui. Pertama, KPU telah mempunyai skema service info yang moderen serta pemakaian tehnologi paling baru yang sangat mungkin info cepat diawasi serta di uraikan pada warga," katanya.
Ke-2, sambungnya, KPU di isi kelompok anak muda yang mempunyai idealisme. Ia begitu mengharap jika idealisme itu diimplementasikan dengan program-program yang membuat semua info itu dapat cepat dibuka warga.
Romanus mengakatan pihaknya juga mengecheck server serta sumber daya yang menjalankan IT. Ia memperjelas semua berjalan dengan baik, aman serta bekerja di Kantor KPU.
"Saya duga ini tunjukkan bangsa ini berdaulat serta KPU begitu berdaulat. Semua ketetapan diolah di kantor ini serta ini saya duga animo yang mengagumkan untuk menghadapi pandangan-pandangan yang cukuplah negatif sebab kita ketahui politik peka, politik itu memperoleh atensi yang besar dari warga," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di POLNEP
Ia ajak publik yang sangsi dengan proses yang dikerjakan oleh KPU, untuk hadir ke KPU serta mengklarifikasi beberapa info yang tersebar. Menurut dia, seluruh pihak tidak butuh meningkatkan desas-desus yang di luar jangkauan publik.
"Pada siapa saja yang sangsi dari info KPU, tanyakanlah ke KPU, janganlah bangun desas-desus di luar yang sulit dicapai oleh mereka (KPU). Mereka mempunyai skema yang benar, serta info yang benar," tuturnya.
Ketua KPU Arief Budiman menyongsong baik an input dari Bawaslu serta KIP. Usaha yang dikerjakan pasti untuk jadikan KPU lebih baik .
"Mereka ada ke KPU serta pastikan proses penerapan pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kami cukuplah transparan buka diri," katanya.
Pihaknya juga mengaku ada kekeliruan input data C1 pada Situng KPU. Menurut dia, kekeliruan itu sebab anak buahnya yang kerja di TPS ataupun KPPS kecapekan. "Beberapa petugas itu sudah kerja sebelum dan setelah pencoblosan, tiada henti," tegasnya.
Wednesday, April 24, 2019
Praktisi Hukum Hikmahanto Kena Tegur Hakim
Persidangan masalah penipuan atas pembelian kantor di Kuningan Place menimbulkan cerita-cerita sengit, berkaitan pengakuan beberapa saksi pakar yang disampaikan dalam persidangan.
Sama dengan persidangan akhir Februari lantas, Prof Hikmahanto Juwana, pegiat hukum sekaligus juga akademisi populer, terkena tegur hakim yang mengadili masalah penipuan atas pembelian kantor di Kuningan Place. Waktu persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hakim pengadil Asiadi Sembiring dengan terbuka menyapa Hikmahanto berkaitan pandangan-pandangannya menjadi saksi pakar yang diserahkan oleh Yusuf Valent, sang terdakwa. (Baca : Bos Pengembang Kuningan Place Jadi Terdakwa Masalah Pidana Penipuan)
Baca juga : Jurusan di UNKHAIR
“Saya memahami saksi pakar telah di-briefing sebelum ke persidangan ini, tetapi saya menginginkan saksi pakar bisa memberi jawaban yang dapat memberi pencerahan yang benar buat kami yang ada di ruangan sidang,” kata Asiadi Sembiring.
Sang hakim menyapa Hikmahanto berkaitan pengakuannya dalam persidangan jika satu lampiran kesepakatan jual beli mewakili semua isi kesepakatan yang manakah object yang diperjual-belikan serta object yang diserahterimakan tidak memvisualisasikan isi kesepakatan itu. Selain itu, pemerintah dipandang tidak berkelanjutan dalam soal memberi izin hingga merugikan terdakwa.
Sebenarnya yang dikerjakan oleh korban ialah satu sikap tidak senang atas satu kesepakatan hingga membawa permasalahan ini ke ranah hukum pidana. Kesaksian Hikmahanto Juwana itu muncul karena ia tidak membaca serta pelajari fakta-fakta dokumen yang ada sebelum memberi kesaksiannya.
Hikmahanto tidak memerhatikan perizinan yang sebenarnya, jika semenjak awal izin yang dikasihkan pemerintah daerah pada The Kuningan Place ialah menjadi tempat tinggal serta fasilitasnya. Serta pasti tidak sempat meminta serta membuat kantor.
“Sejak awal pemerintah berkelanjutan dalam soal perizinan sebab lokasi The Kuningan Place ialah tempat tinggal, hingga kesaksiannya berkesan memberi dalil untuk membetulkan tindakan terdakwa tanpa ada memerhatikan dokumen bukti sebetulnya,” kata Yulimayanti, legal Brahma, pihak yang jadi korban, Sabtu (13/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNPATTI
Sesaat saksi persidangan pada tanggal 27 Maret 2019, Laica Marzuki yang adalah bekas hakim agung serta Sardjono lebih memilukan . Saksi-saksi pakar itu mengatakan kesepakatan pengikatan jual beli yang tidak dibikin di depan notaris tanpa ada terkecuali ialah gagal untuk hukum.
Serta saat hakim bertanya, bagaimana dengan uang yang telah di terima? Saksi pakar mengatakan transaksi itu sebab gagal untuk hukum mesti dipandang tidak sempat ada.
Hakim berang dengan jawaban saksi pakar terdakwa serta bertanya dengan keras azas kebebasan berkontrak dimana satu kesepakatan ialah UU buat yang membuat, ditambah lagi atas transaksi itu uang telah di terima penuh sepanjang bertahun-tahun. Diakhir sidang, hakim ketua menjelaskan pada saksi pakar jujurlah pada kepiawaiannya untuk negara dan bangsa.
Sama dengan persidangan akhir Februari lantas, Prof Hikmahanto Juwana, pegiat hukum sekaligus juga akademisi populer, terkena tegur hakim yang mengadili masalah penipuan atas pembelian kantor di Kuningan Place. Waktu persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hakim pengadil Asiadi Sembiring dengan terbuka menyapa Hikmahanto berkaitan pandangan-pandangannya menjadi saksi pakar yang diserahkan oleh Yusuf Valent, sang terdakwa. (Baca : Bos Pengembang Kuningan Place Jadi Terdakwa Masalah Pidana Penipuan)
Baca juga : Jurusan di UNKHAIR
“Saya memahami saksi pakar telah di-briefing sebelum ke persidangan ini, tetapi saya menginginkan saksi pakar bisa memberi jawaban yang dapat memberi pencerahan yang benar buat kami yang ada di ruangan sidang,” kata Asiadi Sembiring.
Sang hakim menyapa Hikmahanto berkaitan pengakuannya dalam persidangan jika satu lampiran kesepakatan jual beli mewakili semua isi kesepakatan yang manakah object yang diperjual-belikan serta object yang diserahterimakan tidak memvisualisasikan isi kesepakatan itu. Selain itu, pemerintah dipandang tidak berkelanjutan dalam soal memberi izin hingga merugikan terdakwa.
Sebenarnya yang dikerjakan oleh korban ialah satu sikap tidak senang atas satu kesepakatan hingga membawa permasalahan ini ke ranah hukum pidana. Kesaksian Hikmahanto Juwana itu muncul karena ia tidak membaca serta pelajari fakta-fakta dokumen yang ada sebelum memberi kesaksiannya.
Hikmahanto tidak memerhatikan perizinan yang sebenarnya, jika semenjak awal izin yang dikasihkan pemerintah daerah pada The Kuningan Place ialah menjadi tempat tinggal serta fasilitasnya. Serta pasti tidak sempat meminta serta membuat kantor.
“Sejak awal pemerintah berkelanjutan dalam soal perizinan sebab lokasi The Kuningan Place ialah tempat tinggal, hingga kesaksiannya berkesan memberi dalil untuk membetulkan tindakan terdakwa tanpa ada memerhatikan dokumen bukti sebetulnya,” kata Yulimayanti, legal Brahma, pihak yang jadi korban, Sabtu (13/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNPATTI
Sesaat saksi persidangan pada tanggal 27 Maret 2019, Laica Marzuki yang adalah bekas hakim agung serta Sardjono lebih memilukan . Saksi-saksi pakar itu mengatakan kesepakatan pengikatan jual beli yang tidak dibikin di depan notaris tanpa ada terkecuali ialah gagal untuk hukum.
Serta saat hakim bertanya, bagaimana dengan uang yang telah di terima? Saksi pakar mengatakan transaksi itu sebab gagal untuk hukum mesti dipandang tidak sempat ada.
Hakim berang dengan jawaban saksi pakar terdakwa serta bertanya dengan keras azas kebebasan berkontrak dimana satu kesepakatan ialah UU buat yang membuat, ditambah lagi atas transaksi itu uang telah di terima penuh sepanjang bertahun-tahun. Diakhir sidang, hakim ketua menjelaskan pada saksi pakar jujurlah pada kepiawaiannya untuk negara dan bangsa.
Tuesday, April 23, 2019
Bawaslu dan KPU Diminta Usut Tuntas Kasus Kertas Tercoblos di Malaysia
Kepala Biro Service Luar Negeri serta Diplomasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni menekan Tubuh Pengawas Penentuan Umum (Bawaslu) serta Komisi Penentuan Umum (KPU) supaya memberi perhatian spesial berkaitan proses hitungan nada oleh Panitia Pengambilan Nada Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.
Ini menyusul kejadian penemuan surat nada Pileg 2019 yang telah tercoblos untuk Partai Nasdem dengan calon legislatif nomer urut dua, Davin Kirana. Ditambah lagi, kekuatan pelanggaran semacam masih tetap terbuka tidak cuma di Kuala Lumpur tetapi Kota Kinibalu serta yang lain yang diindikasi penggelembungan data pemilih oleh beberapa pihak tersendiri.
Baca juga : Jurusan di UNHAS
Menurut Farouk Abdullah, butuh diusut peluang terdapatnya pendapat jual beli nada di dapil Malaysia serta menginvestigasi apa Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana ikut serta permasalahan ini. Rusdi adalah orang-tua dari Davin.
“Indikasi jual-beli nada ini sebab situasi di Malaysia yang memang riskan. Pemilih menyebar luas sampai di perkebunan-perkembunan pun pabrik-pabrik, hingga begitu sangat mungkin surat nada tidak sampai dapat dijangkau ke pemilih,” tuturnya di Jakarta, Senin 23 April 2019.
Berdasar pada data KPU, jumlahnya rincian pemilih masih (DPT) di luar negeri sampai 2 juta pemilih serta paling banyak ada di Malaysia, yaitu sampai 1,1 juta pemilih.
Menurut Farouk yang pun Calon legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari PKS, bukan tidak mungkin Davin dapat menang gampang dengan mencapai contohnya 100.000 nada dari pemilih di Malaysia karena pendapat intervensi orangtuanya.
Itu penyebabnya, Farouk yang satu dapil dengan Davin minta KPU serta Bawaslu memberi perhatian spesial pada hitungan nada calon legislatif itu.
“Langkah ini menjadi bentuk mengantisipasi bila nanti yang berkaitan memeroleh nada besar dengan tidak lumrah, menyusul pendapat manipulasi dalam proses pencoblosan yang sudah sempat menghebohkan publik. Kami ingin jujur dan berkarakter kuat Pemilu ini dijaga dengan baik dengan berjalannya sikap antisipatif serta pro aktif dari Bawaslu,” papar Farouk.
Ditambah lagi awalnya, Bawaslu pun sudah mereferensikan pada KPU untuk memberhentikan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Krishna KU Hannan dari keanggotaan di PPLN Malaysia.
Ini, katanya, setidaknya mengisyarakat keterkaitan petinggi Kedubes RI di Malaysia untuk memenangi beberapa pihak tersendiri bukan isapan jempol belaka. Farouk beralasan, calon legislatif Nasdem itu harus mendapatkan perhatian spesial sebab tempat orantuanya menjadi Dubes RI untuk Malaysia.
Baca juga : Jurusan di UHO
“Penyelenggaraan Pemilu yang tidak fair ini mengakibatkan kerusakan demokrasi serta begitu merugikan calon legislatif yang lain yang bersaing di dapil Luar Negeri,” tuturnya.
Atas basic itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini pula minta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ikut menindaklanjuti pendapat pelanggaran kewenangan Dubes RI untuk Malaysia itu.
Farouk mengharap Kemlu pro aktif mengusut yang berkaitan tidak cuma berdasar pada terdapatnya referensi dari Bawaslu serta KPU tetapi pun dari penyidikan internal Kemlu sebab menyangkut kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata dunia.
Ini menyusul kejadian penemuan surat nada Pileg 2019 yang telah tercoblos untuk Partai Nasdem dengan calon legislatif nomer urut dua, Davin Kirana. Ditambah lagi, kekuatan pelanggaran semacam masih tetap terbuka tidak cuma di Kuala Lumpur tetapi Kota Kinibalu serta yang lain yang diindikasi penggelembungan data pemilih oleh beberapa pihak tersendiri.
Baca juga : Jurusan di UNHAS
Menurut Farouk Abdullah, butuh diusut peluang terdapatnya pendapat jual beli nada di dapil Malaysia serta menginvestigasi apa Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana ikut serta permasalahan ini. Rusdi adalah orang-tua dari Davin.
“Indikasi jual-beli nada ini sebab situasi di Malaysia yang memang riskan. Pemilih menyebar luas sampai di perkebunan-perkembunan pun pabrik-pabrik, hingga begitu sangat mungkin surat nada tidak sampai dapat dijangkau ke pemilih,” tuturnya di Jakarta, Senin 23 April 2019.
Berdasar pada data KPU, jumlahnya rincian pemilih masih (DPT) di luar negeri sampai 2 juta pemilih serta paling banyak ada di Malaysia, yaitu sampai 1,1 juta pemilih.
Menurut Farouk yang pun Calon legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari PKS, bukan tidak mungkin Davin dapat menang gampang dengan mencapai contohnya 100.000 nada dari pemilih di Malaysia karena pendapat intervensi orangtuanya.
Itu penyebabnya, Farouk yang satu dapil dengan Davin minta KPU serta Bawaslu memberi perhatian spesial pada hitungan nada calon legislatif itu.
“Langkah ini menjadi bentuk mengantisipasi bila nanti yang berkaitan memeroleh nada besar dengan tidak lumrah, menyusul pendapat manipulasi dalam proses pencoblosan yang sudah sempat menghebohkan publik. Kami ingin jujur dan berkarakter kuat Pemilu ini dijaga dengan baik dengan berjalannya sikap antisipatif serta pro aktif dari Bawaslu,” papar Farouk.
Ditambah lagi awalnya, Bawaslu pun sudah mereferensikan pada KPU untuk memberhentikan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Krishna KU Hannan dari keanggotaan di PPLN Malaysia.
Ini, katanya, setidaknya mengisyarakat keterkaitan petinggi Kedubes RI di Malaysia untuk memenangi beberapa pihak tersendiri bukan isapan jempol belaka. Farouk beralasan, calon legislatif Nasdem itu harus mendapatkan perhatian spesial sebab tempat orantuanya menjadi Dubes RI untuk Malaysia.
Baca juga : Jurusan di UHO
“Penyelenggaraan Pemilu yang tidak fair ini mengakibatkan kerusakan demokrasi serta begitu merugikan calon legislatif yang lain yang bersaing di dapil Luar Negeri,” tuturnya.
Atas basic itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini pula minta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ikut menindaklanjuti pendapat pelanggaran kewenangan Dubes RI untuk Malaysia itu.
Farouk mengharap Kemlu pro aktif mengusut yang berkaitan tidak cuma berdasar pada terdapatnya referensi dari Bawaslu serta KPU tetapi pun dari penyidikan internal Kemlu sebab menyangkut kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata dunia.
Monday, April 22, 2019
KPU: Tak Mungkin Bisa Melakukan Kecurangan
Komisi Penentuan Umum (KPU) menyatakan menjunjung tinggi keyakinan penduduk. Karena itu, KPU menyertakan penduduk untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca juga : Jurusan di UNMUS
Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Viryan Aziz menanggapi tuduhan beberapa pihak yang menyebutkan lembaganya melakukan perbuatan manipulasi.
Menurut Viryan, pemilu sudah menyertakan beberapa petugas grup penyelenggara pengambilan suara (KPPS) yang diambil dari beberapa grup yang berlainan.
"Lho bagaimana curang, deretan di KPPS itu ada 810 ribu. Mustahil dapat lakukan manipulasi dengan sistematis oleh KPU, tidak mungkin," kata Viryan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Viryan mengaku sudah sempat salah lakukan input data scan C1 yang lalu dikritisi beberapa pihak.
Menurutnya, bila penyelenggara dibawah ingin lakukan curang jadi hal itu dapat dirubah sebelum data dimasukan atau di-input ke KPU.
Kata Viryan, sebab ada kesalahan jadi pihaknya minta di-input lagi. "Itu kan contoh, jangan pernah salah, malah kesalahan itu didapati sebab KPU transparan. Itu tidak gampang memonitor 810 ribu hasil pemilu di TPS. Triknya KPU buka diri, KPU mempersilakan publik mengkritik karena itu kita membuka service buat call center," katanya.
Baca juga : Jurusan di UNCEN
Awal mulanya, tuduhan manipulasi yang dialamatkan ke KPU dikatakan beberapa penduduk, termasuk juga beberapa warganet di sosial media. Tuduhan makin kencang menyusul terdapatnya penemuan beberapa kekeliruan dalam data pengambilan suara KPU.
Bahkan juga, tindakan massa memperingatkan KPU supaya tidak curang berlangsung. Beberapa puluh golongan ibu-ibu yang terhimpun dalam Emak-emak Seknas Prabowo-Sandi mengadakan tindakan di muka Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu 21 April 2019. Mereka berorasi minta supaya KPU tidak lakukan manipulasi.
Baca juga : Jurusan di UNMUS
Hal tersebut dikatakan Komisioner KPU Viryan Aziz menanggapi tuduhan beberapa pihak yang menyebutkan lembaganya melakukan perbuatan manipulasi.
Menurut Viryan, pemilu sudah menyertakan beberapa petugas grup penyelenggara pengambilan suara (KPPS) yang diambil dari beberapa grup yang berlainan.
"Lho bagaimana curang, deretan di KPPS itu ada 810 ribu. Mustahil dapat lakukan manipulasi dengan sistematis oleh KPU, tidak mungkin," kata Viryan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Viryan mengaku sudah sempat salah lakukan input data scan C1 yang lalu dikritisi beberapa pihak.
Menurutnya, bila penyelenggara dibawah ingin lakukan curang jadi hal itu dapat dirubah sebelum data dimasukan atau di-input ke KPU.
Kata Viryan, sebab ada kesalahan jadi pihaknya minta di-input lagi. "Itu kan contoh, jangan pernah salah, malah kesalahan itu didapati sebab KPU transparan. Itu tidak gampang memonitor 810 ribu hasil pemilu di TPS. Triknya KPU buka diri, KPU mempersilakan publik mengkritik karena itu kita membuka service buat call center," katanya.
Baca juga : Jurusan di UNCEN
Awal mulanya, tuduhan manipulasi yang dialamatkan ke KPU dikatakan beberapa penduduk, termasuk juga beberapa warganet di sosial media. Tuduhan makin kencang menyusul terdapatnya penemuan beberapa kekeliruan dalam data pengambilan suara KPU.
Bahkan juga, tindakan massa memperingatkan KPU supaya tidak curang berlangsung. Beberapa puluh golongan ibu-ibu yang terhimpun dalam Emak-emak Seknas Prabowo-Sandi mengadakan tindakan di muka Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu 21 April 2019. Mereka berorasi minta supaya KPU tidak lakukan manipulasi.
Sunday, April 21, 2019
Pesan Damai Uskup Agung Jakarta Terkait Pemilu 2019
Walau penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah berjalan dengan lancar, tetapi ada banyak permasalahan serta kekurangan. Hal itu juga dipandang lumrah oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Ignatius Suharyo.
Baca juga : Jurusan di POLIMDO
Dalam keterangannya dalam pertemuan wartawan, Ignatius Suharyo menyarankan pada seluruh pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi kesempatan ini dapat ikuti ketentuan yang sudah diputuskan.
"Perseteruan menurut saya biasa, kekurangan-kekurangan sana-sini lumrah," tutur Ignatius Suharyo waktu didapati di Gedung Karya Pastoral, lokasi Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).
"Sebab telah diprediksi, ada Undang-Undang Pemilu, ada beberapa macam yang lainnya. Jika ada perseteruan, ya tinggal ikutkan saja apa yang telah digariskan itu. Patuh azas, patuh undang-undang," sambungnya.
Tidak cuma memberi pesan pada peserta Pemilu 2019, selanjutnya dia juga mengharap pada semua penduduk Indonesia untuk tidak cemas. Ignatius Suharyo yakini banyak pihak yang akan mengawasi kedamaian untuk Indonesia.
Diluar itu, Ignatius Suharyo pun memberi pesan supaya seluruh pihak bisa terima akan ketetapan yang telah diputuskan. Seandainya tidak terima, jadi mengakhiri sesuai dengan proses, supaya Indonesia masih satu serta damai.
Baca juga : Jurusan di UNM
"Kalau kelak ada meleset, tidak patuh undang-undang, ada yang mengawasi keamanan, ada yang membuat perlindungan penduduk, ada yang mengawasi kedamaian negeri ini, serta telah dapat dibuktikan menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya," jelas Ignatius.
"Kita nantikan saja tahap-tahap yang telah dipastikan oleh ketentuan, kita terima apa yang telah jadi ketetapan, jika tidak terima ada prosesnya sendiri ditempuh saja proses itu. Tak perlu keluar dari semua yang sudah disediakan, agar negara kita masih satu, menyatu damai," ujarnya.
Baca juga : Jurusan di POLIMDO
Dalam keterangannya dalam pertemuan wartawan, Ignatius Suharyo menyarankan pada seluruh pihak yang ikut serta dalam pesta demokrasi kesempatan ini dapat ikuti ketentuan yang sudah diputuskan.
"Perseteruan menurut saya biasa, kekurangan-kekurangan sana-sini lumrah," tutur Ignatius Suharyo waktu didapati di Gedung Karya Pastoral, lokasi Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).
"Sebab telah diprediksi, ada Undang-Undang Pemilu, ada beberapa macam yang lainnya. Jika ada perseteruan, ya tinggal ikutkan saja apa yang telah digariskan itu. Patuh azas, patuh undang-undang," sambungnya.
Tidak cuma memberi pesan pada peserta Pemilu 2019, selanjutnya dia juga mengharap pada semua penduduk Indonesia untuk tidak cemas. Ignatius Suharyo yakini banyak pihak yang akan mengawasi kedamaian untuk Indonesia.
Diluar itu, Ignatius Suharyo pun memberi pesan supaya seluruh pihak bisa terima akan ketetapan yang telah diputuskan. Seandainya tidak terima, jadi mengakhiri sesuai dengan proses, supaya Indonesia masih satu serta damai.
Baca juga : Jurusan di UNM
"Kalau kelak ada meleset, tidak patuh undang-undang, ada yang mengawasi keamanan, ada yang membuat perlindungan penduduk, ada yang mengawasi kedamaian negeri ini, serta telah dapat dibuktikan menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya," jelas Ignatius.
"Kita nantikan saja tahap-tahap yang telah dipastikan oleh ketentuan, kita terima apa yang telah jadi ketetapan, jika tidak terima ada prosesnya sendiri ditempuh saja proses itu. Tak perlu keluar dari semua yang sudah disediakan, agar negara kita masih satu, menyatu damai," ujarnya.
Friday, April 19, 2019
Penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Awards OSO Ditolak Advokat
Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI) menampik dengan tegas pemberian penghargaan Bhinneka Tunggal Ika pada Ketua DPD tim Osman Sapta Odang atau diketahui OSO. AAMI minta Instansi Pemilih Indonesia (LPI) serta Instansi Kantor Berita Nasional (LKBN) Pada sebagai penyelenggara untuk menggagalkan gagasan pemberian penghargaan itu.
Baca juga : Jurusan di UII
Ketua AAMI Rizky Sianipar menjelaskan, satu penghargaan semestinya jadi pernyataan atas kapasitas, layanan, perjuangan, dedikasi, serta ditambah ketekunan seorang atau tokoh yang akan menerimanya dalam satu bagian. Berarti katanya, penghargaan jangan sampai dikasihkan pada seorang yang malah bertindak tidak beretika serta membuat perpecahan dalam suatu instansi tinggi negara.
"Tentu saja begitu beralasan buat kami, karena Oesman Sapta sebenarnya sudah mencederai jiwa Pancasila yang jadi landasan kebangkitan nasional," tutur Rizky di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Minggu, 21 Mei 2017.
Menurut dia, sila ke empat Pancasila, Kerakyatan Yang Di pimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dengan jelas sudah mengatakan serta mengajari pada kita mengenai banyak hal. Pertama, lanjut ia bagaimana satu ketetapan diambil.
Baca juga : Jurusan di UAD
"Mengenai bagaimana mencari jalan terunggul yang manakah tidak bisa berlawanan dengan hukum serta lebih melanggar etik bangsa kita," katanya.
Dari info yang didapat kelompok wartawan, beberapa tokoh yang akan dikasihkan penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Award salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal M Tito Karnavian, serta Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan. Selanjutnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, serta Romo Franz Magnis Suseno.
Baca juga : Jurusan di UII
Ketua AAMI Rizky Sianipar menjelaskan, satu penghargaan semestinya jadi pernyataan atas kapasitas, layanan, perjuangan, dedikasi, serta ditambah ketekunan seorang atau tokoh yang akan menerimanya dalam satu bagian. Berarti katanya, penghargaan jangan sampai dikasihkan pada seorang yang malah bertindak tidak beretika serta membuat perpecahan dalam suatu instansi tinggi negara.
"Tentu saja begitu beralasan buat kami, karena Oesman Sapta sebenarnya sudah mencederai jiwa Pancasila yang jadi landasan kebangkitan nasional," tutur Rizky di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Minggu, 21 Mei 2017.
Menurut dia, sila ke empat Pancasila, Kerakyatan Yang Di pimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dengan jelas sudah mengatakan serta mengajari pada kita mengenai banyak hal. Pertama, lanjut ia bagaimana satu ketetapan diambil.
Baca juga : Jurusan di UAD
"Mengenai bagaimana mencari jalan terunggul yang manakah tidak bisa berlawanan dengan hukum serta lebih melanggar etik bangsa kita," katanya.
Dari info yang didapat kelompok wartawan, beberapa tokoh yang akan dikasihkan penghargaan Bhinneka Tunggal Ika Award salah satunya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Kapolri Jenderal M Tito Karnavian, serta Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan. Selanjutnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Quomas, Sinta Wahid, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Buya Ahmad Syafii Maarif, serta Romo Franz Magnis Suseno.
Thursday, April 18, 2019
Menko Polhukam Sampaikan Apresiasi Pemilu 2019 Berjalan Tertib
Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan, tingkatan pengambilan suara serta perhitungan nada Pemilu serentak tahun 2019 sudah berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai.
Baca juga : Jurusan di UPNYK
Wiranto mengutarakan, jika situasi itu tentu saja tidak lepas dari ikut serta semua pemangku kebutuhan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu serta aparat kemananan (TNI-Polri) dan semua penduduk Indonesia.
"Oleh karenanya, dikatakan animo serta terima kasih setinggi-tingginya pada seluruh pihak, mudah-mudahan situasi ini bisa bersambung sampai tingkatan akhir pemilu serentak 2019 usai," tutur Wiranto dalam jumpa wartawan di Gedung Penting Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
Wiranto menerangkan, tidak hanya pemilu serentak berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai, keterlibatan pemilih juga bertambah pada tahun ini. "Keterlibatan pemilih sampai 80,90% sudah melebihi tujuan yang diputuskan RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%," katanya.
Oleh karena itu, bekas Panglima TNI ini juga menyimpulkan jika siapa saja pemimpin yang dipilih nanti, tingkat legitimasi akan bertambah. "Jika siapa saja Presiden yang dipilih akan mempunyai legitimasi yang tinggi," katanya.
Baca juga : Jurusan di MARANATHA
Sebelum jumpa wartawan, Wiranto bersama dengan seluruh faktor pimpinan TNI serta Polri dan pimpinan intitusi penegak hukum nasional mengadakan rapat untuk mengulas kondisi nasional sesudah pemilu serentak tahun 2019.
Baca juga : Jurusan di UPNYK
Wiranto mengutarakan, jika situasi itu tentu saja tidak lepas dari ikut serta semua pemangku kebutuhan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu serta aparat kemananan (TNI-Polri) dan semua penduduk Indonesia.
"Oleh karenanya, dikatakan animo serta terima kasih setinggi-tingginya pada seluruh pihak, mudah-mudahan situasi ini bisa bersambung sampai tingkatan akhir pemilu serentak 2019 usai," tutur Wiranto dalam jumpa wartawan di Gedung Penting Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
Wiranto menerangkan, tidak hanya pemilu serentak berjalan aman, teratur, serta lancar dan damai, keterlibatan pemilih juga bertambah pada tahun ini. "Keterlibatan pemilih sampai 80,90% sudah melebihi tujuan yang diputuskan RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%," katanya.
Oleh karena itu, bekas Panglima TNI ini juga menyimpulkan jika siapa saja pemimpin yang dipilih nanti, tingkat legitimasi akan bertambah. "Jika siapa saja Presiden yang dipilih akan mempunyai legitimasi yang tinggi," katanya.
Baca juga : Jurusan di MARANATHA
Sebelum jumpa wartawan, Wiranto bersama dengan seluruh faktor pimpinan TNI serta Polri dan pimpinan intitusi penegak hukum nasional mengadakan rapat untuk mengulas kondisi nasional sesudah pemilu serentak tahun 2019.
Wednesday, April 17, 2019
PBNU Minta Masyarakat Tak Respons Hasil Quick Count Secara Berlebihan
Hari pengambilan suara yang dinantikan oleh calon capres-cawapres, team kampanye, simpatisan, partisipan serta penduduk yang lain sudah datang. Selesai pengambilan suara, ini hari akan dikerjakan hitungan nada di TPS.
Baca juga : Jurusan di UGM
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menjelaskan, selanjutnya penyelenggara pemilu dengan dilihat oleh saksi capres-cawapres serta pengawas pemilu akan lakukan rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres bertahap dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional.
"Rekapitulasi pencapaian nada bertahap ini memerlukan waktu lumayan lama. Hasil akhir pengambilan suara akan didapati dengan final selesai rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres di tingkat nasional oleh KPU RI bulan Mei 2019," tuturnya dalam info tertulisnya, Rabu (17/4/2019).
Walau demikian, Robikin menyadari, jika hitungan yang dikerjakan Komisi Penentuan Umum (KPU) itu lama. Sebab, katanya, penyelenggaran pemilu itu memakai hitungan dengan manual.
"Kita memakluminya sebab KPU lakukan hitungan serta rekapitulasi pencapaian nada dengan manual. Bukan elektronik yang rawan kemungkinan dihack," tuturnya.
Meskipun begitu, katanya, pihaknya akan menjumpai beberapa instansi survey melaunching hasil exit poll serta quick count. Yang butuh dicatat, exil poll serta quick count bukan real count.
Dengan akademis, hasil exit poll serta quick count adalah cerminan hasil pemilu. Tetapi bukan hasil akhir pemilu yang dengan legal bisa jadikan basic penentuan pencapaian nada caprer-cawapres. Hasil akhir pencapaian nada pemilihan presiden ialah yang nantinya diputuskan serta diumumkan KPU Mei akan datang.
"Karena itu saya mengharap penduduk tidak menanggapi hasil pemilihan presiden yang launching oleh beberapa instansi survey terlalu berlebih. Kita sambut launching hasil exit poll, quick count bahkan juga real count yang dikerjakan oleh beberapa instansi survey dengan wajar seperti penduduk terdidik menanggapinya, yaitu menanggapi dengan memprioritaskan budaya sama-sama menghormati serta menghargai yang cukuplah tinggi," terangnya.
Baca juga : Jurusan di UNY
Menurut Robikin, bangsa Indonesia telah maju dalam berdemokrasi. Hingga tidak akan ada yang mempertaruhkan perasaan kesatuan serta persatuan bangsa cuma sebab menanggapi hasil pemilu yang launching instansi survey dengan emosional serta tidak berbudaya.
"Penduduk kita telah pintar. Pemilu akan berjalan damai. Saya meyakini itu. Begitu juga kita meyakini, siapa juga yang dipilih menjadi presiden serta wapres dalam pemilihan presiden ialah pilihan terunggul rakyat yang sekaligus juga mesti kita yakini menjadi yang terunggul untuk negara dan bangsa Indonesia," kata Robikin.
Baca juga : Jurusan di UGM
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menjelaskan, selanjutnya penyelenggara pemilu dengan dilihat oleh saksi capres-cawapres serta pengawas pemilu akan lakukan rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres bertahap dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional.
"Rekapitulasi pencapaian nada bertahap ini memerlukan waktu lumayan lama. Hasil akhir pengambilan suara akan didapati dengan final selesai rekapitulasi pencapaian nada pasangan capres-cawapres di tingkat nasional oleh KPU RI bulan Mei 2019," tuturnya dalam info tertulisnya, Rabu (17/4/2019).
Walau demikian, Robikin menyadari, jika hitungan yang dikerjakan Komisi Penentuan Umum (KPU) itu lama. Sebab, katanya, penyelenggaran pemilu itu memakai hitungan dengan manual.
"Kita memakluminya sebab KPU lakukan hitungan serta rekapitulasi pencapaian nada dengan manual. Bukan elektronik yang rawan kemungkinan dihack," tuturnya.
Meskipun begitu, katanya, pihaknya akan menjumpai beberapa instansi survey melaunching hasil exit poll serta quick count. Yang butuh dicatat, exil poll serta quick count bukan real count.
Dengan akademis, hasil exit poll serta quick count adalah cerminan hasil pemilu. Tetapi bukan hasil akhir pemilu yang dengan legal bisa jadikan basic penentuan pencapaian nada caprer-cawapres. Hasil akhir pencapaian nada pemilihan presiden ialah yang nantinya diputuskan serta diumumkan KPU Mei akan datang.
"Karena itu saya mengharap penduduk tidak menanggapi hasil pemilihan presiden yang launching oleh beberapa instansi survey terlalu berlebih. Kita sambut launching hasil exit poll, quick count bahkan juga real count yang dikerjakan oleh beberapa instansi survey dengan wajar seperti penduduk terdidik menanggapinya, yaitu menanggapi dengan memprioritaskan budaya sama-sama menghormati serta menghargai yang cukuplah tinggi," terangnya.
Baca juga : Jurusan di UNY
Menurut Robikin, bangsa Indonesia telah maju dalam berdemokrasi. Hingga tidak akan ada yang mempertaruhkan perasaan kesatuan serta persatuan bangsa cuma sebab menanggapi hasil pemilu yang launching instansi survey dengan emosional serta tidak berbudaya.
"Penduduk kita telah pintar. Pemilu akan berjalan damai. Saya meyakini itu. Begitu juga kita meyakini, siapa juga yang dipilih menjadi presiden serta wapres dalam pemilihan presiden ialah pilihan terunggul rakyat yang sekaligus juga mesti kita yakini menjadi yang terunggul untuk negara dan bangsa Indonesia," kata Robikin.
Monday, April 15, 2019
Catat, Ini Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang Benar
Komisi Penentuan Umum (KPU) kembali memperingatkan pada penduduk berkaitan proses penerapan pengambilan serta hitungan nada Pemilu 2019 seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017.
Baca juga : Jurusan di UPNVS
Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menerangkan waktu pengambilan suara diawali semenjak jam 07.00-13.00 waktu ditempat atau sesuai waktu semasing daerah.
"Dalam soal jam 13.00 masih tetap ada antrean pemilih belum pilih, jadi pemilih masih tetap bisa dilayani dengan prasyarat pemilih telah mendaftarkan/menulis di rincian ada (Formulir C7) sebelum jam 13.00," tutur Hasyim pada wartawan, Senin (15/4/2019).
Diteruskan ia, hitungan nada di TPS dikerjakan mulai jam 13.00 sesudah proses pengambilan suara usai. Menurut dia, hitungan nada di TPS mesti usai di hari yang sama juga dengan hari pengambilan suara atau Rabu 17 April 2019 jam 24.00 waktu ditempat.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
Dalam soal hitungan nada belum usai, kata Hasyim, jadi bisa diperpanjang tanpa ada interval sangat lama 12 jam semenjak berakhirnya hari pengambilan suara. "Optimal mesti usai di hari Kamis 18 April 2019 jam 12.00 waktu ditempat," tutupnya.
Baca juga : Jurusan di UPNVS
Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menerangkan waktu pengambilan suara diawali semenjak jam 07.00-13.00 waktu ditempat atau sesuai waktu semasing daerah.
"Dalam soal jam 13.00 masih tetap ada antrean pemilih belum pilih, jadi pemilih masih tetap bisa dilayani dengan prasyarat pemilih telah mendaftarkan/menulis di rincian ada (Formulir C7) sebelum jam 13.00," tutur Hasyim pada wartawan, Senin (15/4/2019).
Diteruskan ia, hitungan nada di TPS dikerjakan mulai jam 13.00 sesudah proses pengambilan suara usai. Menurut dia, hitungan nada di TPS mesti usai di hari yang sama juga dengan hari pengambilan suara atau Rabu 17 April 2019 jam 24.00 waktu ditempat.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
Dalam soal hitungan nada belum usai, kata Hasyim, jadi bisa diperpanjang tanpa ada interval sangat lama 12 jam semenjak berakhirnya hari pengambilan suara. "Optimal mesti usai di hari Kamis 18 April 2019 jam 12.00 waktu ditempat," tutupnya.
Friday, April 12, 2019
Dukungan UAS Membuat Prabowo-Sandi Semakin Yakin Menang Pilpres 2019
Suport dari Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno membuat pasangan capres (Calon presiden) serta cawapres (Calon wakil presiden) nomer urut 02 itu makin meyakini memenangi Pemilihan presiden 2019. Jadi itu, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyongsong baik suport dari UAS itu.
Baca juga : Jurusan di UNTIDAR
"Kami pasti begitu suka mendapatkan suport dari Ustaz Abdul Somad," tutur Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin pada SINDOnews, Jumat (12/4/2019).
Orang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, suport dari UAS itu adalah anugerah dari Tuhan pada pasangan Prabowo-Sandi. Karena, katanya, Ustaz Abdul Somad mempunyai pengagum serta pengikut yg besar.
"Mudah-mudahan suport itu pun dibarengi oleh beberapa jamaah pengajian Ustaz Abdul Somad," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di POLINES
Diluar itu, kata Suhud, Ustaz Abdul Somad pun membawa inspirasi beberapa ustaz yang lainnya di semua pelosok Tanah Air. Ia memberikan, suport UAS itu dikasihkan pada saat akhir waktu kampanye.
"Pasti makin memberikan kepercayaan pada kami jika pasangan Prabowo-Sandi akan memenangi Pemilihan presiden 2019," ujarnya.
Baca juga : Jurusan di UNTIDAR
"Kami pasti begitu suka mendapatkan suport dari Ustaz Abdul Somad," tutur Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin pada SINDOnews, Jumat (12/4/2019).
Orang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, suport dari UAS itu adalah anugerah dari Tuhan pada pasangan Prabowo-Sandi. Karena, katanya, Ustaz Abdul Somad mempunyai pengagum serta pengikut yg besar.
"Mudah-mudahan suport itu pun dibarengi oleh beberapa jamaah pengajian Ustaz Abdul Somad," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di POLINES
Diluar itu, kata Suhud, Ustaz Abdul Somad pun membawa inspirasi beberapa ustaz yang lainnya di semua pelosok Tanah Air. Ia memberikan, suport UAS itu dikasihkan pada saat akhir waktu kampanye.
"Pasti makin memberikan kepercayaan pada kami jika pasangan Prabowo-Sandi akan memenangi Pemilihan presiden 2019," ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)
